Cyber Army Bernuansa Militer, MUI Seharusnya Ketengahkan Dialog

JAKARTA, KOMPAS. TV – Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengkaji ulang rencana pembentukan pasukan siber (cyber army).

Menurutnya, pembentukan kelompok yang disebut 'pasukan' tidak tepat dalam konteks persaingan demokrasi, karena seolah-olah menempatkan sesama warga negara dalam situasi peperangan.

“Saya kira itu harus benar-benar dipertimbangkan ulang dan juga dibatalkan,” tutur Usman dalam video yang diterima Kompas.TV, Selasa (23/11/2021).

Baca Juga: Pembentukan Cyber Army MUI DKI Jakarta, Dananya Dari Mana?!

Dia menyebut istilah 'army' sendiri biasa digunakan dalam dunia militer. Dengan membentuk semacam 'army', seolah-olah MUI menganggap kekuatan politik lain sebagai musuh.

“Itu bukan satu istilah yang tepat untuk sebuah kontestasi dalam masyarakat yang demokratis,” paparnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa di sejumlah pemilu dan pilkada yang telah diselenggarakan, sepak terjang kelompok-kelompok cyber army telah mengotori ruang digital publik.

Baca Juga: MUI DKI Bentuk Cyber Army, PKB: Ulama itu Kasih Pengajian, bukan Jadi Tim Sukses

Berbagai kelompok yang disebut cyber army telah melakukan intimidasi, persekusi di dunia maya yang merendahkan martabat manusia.

”Sepak terjang dari apa yang disebut sebagai cyber army atau itu telah mengotori ruang publik digital kita sehingga orang mendapatkan intimidasi dan mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabatnya,” paparnya.  

Seharunya, kata Usman, MUI lebih mengetengahkan semangat dialog dan semangat persaudaraan.

Baca Juga: Politikus PKS Dukung Cyber Army Bentukan MUI DKI

“Ini penting untuk menghindari atau mengurangi media sosial kita dari pendapat atau ujaran-ujaran yang membawa kebencian berdasarkan agama, suku, dan ras,” pungkasnya.