KUPANG, KOMPAS.TV – Sebanyak 36.160 orang dari total 45.200 atau sebesar 80 persen buruh di Nusa Tenggara Timur tidak mendapat tunjangan hari raya setiap tahun.
Sementara, sisanya yakni 20 persen atau hanya 9.040 buruh yang mendapatkan tunjangan hari raya secara rutin dengan nilai yang kebanyakan tidak sesuai ketentuan. Hal ini diketahui sudah berlangsung puluhan tahun di NTT.
Masalah ini diungkapkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wilayah Nusa Tenggara Timur Stanislauf Tefa, dilansir dari Kompas.id pada Selasa (23/11/2021).
”Sesuai laporan dari 22 kabupaten dan kota di NTT, sebanyak 36.160 pekerja atau buruh tidak mendapatkan THR pada hari Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari raya keagamaan lain,” ungkap Tefa.
Ia meminta, perusahaan yang memiliki badan hukum agar memberikan THR kepada karyawan sesuai ketentuan. Jika upah minimum provinsi (UMP) NTT tahun 2021 senilai Rp 1.950.000, THR pun mestinya dibayarkan senilai itu.
Namun kenyataannya, banyak buruh tidak mendapatkan THR. Pengusaha yang membayar pun hanya memberikan THR di kisaran Rp 300.000-Rp 1 juta. Selain itu, UPM yang sudah ditetapkan tersebut tidak disertai pengawasan sehingga pengusaha sesukanya membayar upah karyawan.
Padahal, menjelang Natal dan Tahun Baru, para karyawan ini sangat sibuk bekerja, terutama mereka yang bekerja di pusat perbelanjaan.
Baca Juga: Tolak Keras Penetapan UMP 2022, KSPI Umumkan Dua Rencana Aksi Buruh Mogok dan Unjuk Rasa Nasional
Dibayar dengan makan, pengobatan bila sakit, dan tempat tinggal.
Sumber : Kompas TV/Kompas.id
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.