JAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membantah dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada MUI digunakan untuk mendukung Gubernur Anies Baswedan.
Bantahan itu disampaikan Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar, seperti dikutip dari Antara, Senin (22/11/2021).
“Jadi orang kalau tidak mengerti urusan MUI, enggak mengerti dapur MUI, jangan suka ngomong dulu. Tanya dulu, baru ngomong,” kata Munahar.
“Jadi tanya dulu dapur MUI itu bagaimana, karena enggak ada hubungannya (dana hibah dengan pembentukan tim siber).”
Dalam penjelasannya, Munahar pun menuturkan, jika disebut bahwa pembentukan tim siber karena adanya dana hibah dari Pemprov DKI, seharusnya pasukan siber itu saat ini sudah ada.
Mengingat, dana hibah dari Pemprov DKI untuk MUI sudah ada sebelum Anies menjabat sebagai gubernur.
“Dana hibah itu ada sejak dulu dan dana hibah itu dipergunakan untuk operasional dan pelaksanaan program kerja MUI dari tingkat provinsi, tingkat kota, sampai tingkat kecamatan, bahkan nantinya ke kelurahan,” ujar Munahar.
Baca Juga: Pembentukan Cyber Army untuk Anies Baswedan, Rendahkan Harkat dan Martabat MUI
“Orang yang tidak mengerti, menghubung-hubungkan antara persiapan membentuk tim yang akan kami siapkan ini dengan dana hibah. Itu orang yang tidak mengerti urusan MUI.”
Sebagai informasi, sambung Munahar, rencana pembentukan pasukan siber melawan hoaks hingga kini masih diproses oleh Komisi Infokom MUI DKI Jakarta.
Munahar memastikan, pembentukan pasukan siber melawan hoaks bukan dilakukan untuk tujuan politik.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.