Wagub DKI Buka Suara soal Tim Siber MUI Jakarta Bela Anies dan Dana Hibah Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara dana hibah Rp 10,6 miliar yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta pada APBD 2022 untuk MUI DKI Jakarta dengan tim siber MUI DKI Jakarta.

Diketahui, tim siber tersebut dibentuk MUI Jakarta untuk melawan buzzer yang serang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Tidak ada hubungan sama sekali. Pemberian dana hibah kepada MUI Jakarta rutin dilakukans setiap tahun," kata Riza kepada wartawan, dikutip Senin (22/11/2021).

Terkait dengan tanggapan Anies pada tim siber ini, Riza mengatakan, Anies tetap tenang dan bijak. 

"Pak anies selalu tenang saja, bijak. Semua masyarakat itu biasa ada yang pro dan kontra. Perbedaan itu kita sikapi secara bijak," katanya.

Baca Juga: MUI Jakarta Bentuk Tim Siber untuk Bela Anies dari Buzzer, Pengamat: Seperti Politik Balas Budi

Ia pun mempersialakan kepada MUI Jakarta untuk membentuk tim siber tersebut juga dirasa baik dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. 

"Prinsipnya kami Pemprov DKI selalu ingin semua ormas, organisasi yang ada di Jakarta ini bisa hadir memberikan kesejukan bagi seluruh warga tentu mempersatukan semua seluruh warga," katanya. 

Riza yakin bahwa pembentukan tim siber tersebut tidak berkaitan dengan urusan politik di Jakarta. 

"Kami yakin semua ormas-ormas ini memahami bahwa sekarang kita sedang berjuang melawan pandemi Covid-19. Jadi tidak ada urusan politik di DKI Jakarta ini, kita tau Pilpres Pileg Pilkada masih 2024. Kami mengajak seluruh warga untuk sama-sama berjuang melawan pandemi Covid-19," katanya. 

Baca Juga: Ketua MUI Jakarta Bantah Pembentukan Cyber Army Terkait Dana Hibah Pemprov DKI

Sebelumnya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, juga sudah membantah tuduhan bahwa pembentukan tim cyber army untuk melawan buzzer yang serang ulama Anies berkaitan dengan dana hibah Rp10,6 Miliar dari Pemprov DKI. 

Munahar mengatakan, dana hibah dari APBD Pemprov DKI tidak digunakan untuk mendanai pasukan siber, tapi, untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI.  

"Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja serta operasional MUI, dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan," kata Munahar dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/11/2021). 

Menurut Munahar, pihak yang menghubungkan pembentukan tim siber dengan dana hibah tidak paham mengenai tugas MUI.