Militer Sudan Sepakat Pulihkan Pemerintahan Sipil dan Posisi PM Abdalla Hamdok

KHARTOUM, KOMPAS.TV - Militer Sudan mencapai kesepakatan dan berencana mengembalikan pemerintahan sipil sekaligus posisi Perdana Menteri terguling Abdalla Hamdok ke posisi semula. Kesepakatan itu tercapai Sabtu larut malam, (20/11/2021) seperti dikatakan Fadlallah Burma Nasir, ketua Partai Umma seperti dilansir Arab News, Minggu, (21/11/2021).

Dalam kesepakatan kemarin malam antara militer dan partai politik Sudan, Abdalla Hamdok akan membentuk kabinet yang terdiri dari teknokrat independen. Selain itu, seluruh tahanan politik akan dibebaskan, tambah Nasir.

Nasir mengatakan dirinya ikut dalam pertemuan Sabtu malam di mana para mediator mencapai kesepakatan.

Dewan Berdaulat atau Sovereignty Council akan menggelar pertemuan mendesak hari Minggu sebelum mengumumkan kesepakatan tersebut, kata seorang sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah ketika militer merebut kekuasaan pada 25 Oktober, menggagalkan transisi menuju demokrasi setelah penggulingan otokrat lama Omar al-Bashir tahun 2019.

Baca Juga: Tentara Tembak Mati 15 Pengunjuk Rasa Penentang Kudeta Militer di Sudan

Militer membubarkan kabinet Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas dalam kesepakatan pembagian kekuasaan bersama militer setelah penggulingan Bashir.

Setelah kudeta, Hamdok menuntut pembebasan semua tahanan politik dan kembalinya pembagian kekuasaan sebagai prasyarat untuk bernegosiasi, menurut sumber yang dekat dengannya.

Kudeta itu memicu kampanye unjuk rasa massal menentang tindakan militer, dan para aktivis menyerukan protes lebih lanjut pada hari Minggu.

Kekuatan Barat yang mendukung transisi politik Sudan ke demokrasi mengutuk kudeta tersebut dan menangguhkan beberapa bantuan ekonomi ke Sudan.