Komisi D DPRD DKI Ancam Hapus Anggaran Sumur Resapan, Ini Kata Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa program pengendalian banjir di Jakarta tidak hanya sumur resapan, tetapi juga gerebek lumpur, pengerukan, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisasi sungai, pembuatan tanggul, hingga polder atau rumah pompa baru.

"Terkait efektivitas program pengendalian banjir, pencegahan itu kan banyak sekali tidak hanya sumur resapan tapi ada juga gerebek lumpur, pengerukan, pompa polder, pembuatan waduk, normalisasi dan naturalisasi, pembuatan tanggul dan sebagainya," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/11/2021). 

Hal ini ia sampaikan terkait dengan ungkapan Ketua Komisi D DKI Jakarta Ida Mahmudah yang sebelumnya mengancam akan mencoret anggaran sumur resapan karena lokasi pembangunannya yang dianggap membuat masyarakat bingung. 

Baca Juga: Pengamat: Daripada Bangun Sumur Resapan Lebih Baik Anggarannya Buat Rehabilitasi Saluran Air

Riza menegaskan bahwa sumur resapan hanya satu dari sebagian program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menangani banjir. 

"Sumur resapan hanya sebagian dari program-program yang ada dan banyak (program)," kata Riza. 

Efektivitas pengunaan anggaran untuk membangun sumur resapan, kata Riza, sudah dirasakan selama dua tahun terakhir. 

"Kita akan melihat sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran sumur resapan yang kita rasakan dalam dua tahun terakhir," katanya. 

Ia mempersilakan masyarakat Jakarta yang hendak memberikan saran dan kritik terhadap program yang dilakukan oleh Pemprov. 

"Mudah-mudahan ke depan pelaksanaannya lebih baik lagi, tentu semua program yang direncanakan dilaksanakan dengan baik dan terus kita lakukan evaluasi," kata Riza. 

Baca Juga: Dinilai Tidak Efektif Cegah Banjir, DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Lokasi Proyek Sumur Resapan

Sebelumnya, Ida Mahmudah mengatakan akan melakukan evaluasi apakah anggaran sumur resapan masih layak diberikan atau tidak.  

"Mau dikurangi atau dihapus saya setuju saja," kata Ida kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

Meskipun dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022 anggaran pembangunan sumur resapan sudah disepakati sebesar Rp120 miliar. 

Namun, kata Ida, anggaran tersebut bisa saja dihapus mengingat banyak pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat terkait letak sumur resapan yang tidak pas.

Ida meminta Dinas Sumber Daya Air mengevaluasi letak pembangunan sumur resapan yang saat ini dinilai kurang memberikan manfaat dalam pengendalian banjir.

"Saya minta dievaluasilah. Saya berharap SDA memang mengevaluasi sumur resapan yang baru dibangun dan betul-betul titik itu tepat atau tidak, jangan membuat masyarakat terheran-heran," kata Ida.

Baca Juga: Wagub DKI Bantah Pembuatan Sumur Resapan Cuma Buat Penyerapan Anggaran