Pimpinan DPR Serahkan ke BPK dan BPKP Soal Rencana Luhut yang Ingin Audit LSM

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rencana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mewacanakan perlunya audit kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM).  

Menurut dia, dalam melakukan audit terhadap LSM,  itu berada di ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Baca Juga: Luhut Berencana Audit LSM, UIN: Pemerintah Akan di Anggap Represif

"Terkait dengan audit LSM itu biarlah nanti BPK atau BPKP yang menyatakan apakah audit LSM itu dimungkinkan atau tidak."

"LSM di Indonesia ini kan banyak sekali, sehingga kalau kemudian diaudit tentu mekanismenya nanti akan, ya kita lihat dulu BPK atau BPKP itu mungkin atau tidak," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Politikus Partai Gerindra itu mendukung rencana dari Luhut tersebut. Alasannya agar ada keterbukaan dari setiap LSM yang ada di Indonesia. 

"Nanti semangat yang kemudian disampaikan itu kami setuju, bahwa semangat keterbukaan, akuntabilitas dan integritas itu memang harus dimiliki oleh teman-teman LSM," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Luhut Binsar, Jodi  Mahardi menyatakan bukan pemerintah saja yang dituntut transparan, namun pihak LSM pun harus transparan mengenai asal usul dan penggunaan dananya.

"Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk selalu transparan, begitu juga dengan para LSM," ujar Jodi  dalam video yang diterima KOMPAS TV, Senin (15/11/2021).

Baca Juga: Luhut Ancam Audit LSM, MAKI: Ayo Buka-bukaan Data, Saya Yakin Pemerintah Pasti Belepotan

Dia menyatakan masyarakat juga berhak untuk mengetahui soal LSM. Menurutnya transparansi yang harus dibuka LSM ialah mengenaiistruktur organisasi serta asal-usul atau sumber dana LSM.

"Karena transparansi tersebut kita pahami berlaku dua arah," tuturnya.