Kritik Greenpeace Dijawab Pelaporan Polisi dan Aksi Minta Audit

JAKARTA, KOMPAS.TV- Greenpeace Indonesia memberikan kritik cukup pedas kepada pemerintahan Joko Widodo terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Dalam konferensi iklim COP26 yang baru saja, lembaga swadaya masyarakat ini memberikan catatan kritis, yakni tidak menghasilkan kesepakatan ambisius.

Sangat disayangkan mengingat COP adalah konferensi iklim tertinggi yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, dan COP 26 seharusnya menjadi momentum krusial dan ujian bagi kemanusiaan. Sayangnya belum ada peta jalan yang jelas demi mencapai target 1,5 derajat Celcius. 

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, “COP Glasgow seharusnya bisa menyepakati target-target spesifik yang kuat dan terukur demi mencapai target utama pemanasan global maksimum 1,5 derajat Celcius. Nyatanya itu tidak terjadi," kata Leonard dalam situs Greenpeace.org.

Di sektor kehutanan, Greenpeace mendesak pemerintah untuk berkomitmen melindungi hutan alam dan lahan gambut yang tersisa, menghentikan izin-izin baru dan melakukan evaluasi terhadap izin-izin konsesi yang sudah dikeluarkan, serta memperkuat penegakan hukum untuk mencapai nol deforestasi. 

Menurut analisa Greenpeace, selama periode moratorium hutan dan gambut (2011-2018) total deforestasi di area moratorium mencapai 1,2 juta hektar (ha), sedangkan total deforestasi Indonesia baik di dalam dan di luar area moratorium mencapai 4,38 juta ha. Artinya, tingkat deforestasi di area moratorium mencapai 27,4 persen dari keseluruhan deforestasi yang terjadi di Indonesia. 

Baca Juga: Dipolisikan usai Kritisi Pidato Jokowi, Greenpeace: Tak Ada Kebohongan, Semua Data Valid

Sementara tepat hari pahlawan 10 November, Greenpeace melakukan aksi membawa 1.000 kartu pos yang berisi pesan kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk melakukan aksi nyata untuk menghentikan krisis iklim dengan menyelamatkan lingkungan demi generasi selanjutnya. 

“Nol deforestasi harus menjadi salah satu target utama yang harus dicapai oleh kita. Bukan justru dengan perdagangan karbon, yang bisa memberikan ruang bagi penghasil emisi atau pelaku deforestasi melarikan diri dari tanggung jawabnya. Serta perusakan hutan atas nama pengembangan perekonomian dan ketahanan pangan, yang juga berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah mereka, harus diakhiri,” sebut Iqbal Damanik, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Namun rupanya, kampanye dan kritik Greenpeace justeru dianggap menebarkan berita bohong. 

Adalah Husin Shahab selaku Ketua Cyber Indonesia yang melaporkan, ke Polda Metro Jaya pada Selasa (9/11/2021).

Husin mengatakan pihaknya merasa dirugikan oleh lapor Greenpeace, terkait data deforestasi di Indonesia. Menurutnya, data yang disampaikan Greenpeace Indonesia tidak sesuai fakta dan menyesatkan.

"Informasi yang disampaikan Greenpeace menyesatkan, karena data yang disampaikan soal deforestasi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan," ujar Husin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (13/11/2021).

Tak cukup pelaporan ke polisi, bahkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sebuah wawancara di televisi swasta,   pun merasa terusik hingga akan mengaudit LSM yang dianggapnya menyebarkan berita tidak benar. Meski tidak menyebut nama, namun Greenpeace Indonesia buru-buru memberi klarifikasi.

Baca Juga: Greenpeace Bantah Sebarkan Hoax Terkait Deforestasi

"Tidak semudah itu audit kalau dalam pengertian kami itu, yang kami tahu mengaudit sebuah lembaga itu harusnya ada perintah pengadilan, bukan hanya dari eksekutif atau kekuasaan eksekutif," kata Leonard dalam jumpa pers, Senin (15/11/2021).

Dia menegaskan Greenpeace Indonesia sudah diaudit setiap tahunnya oleh kantor akuntan publik independen di Indonesia dan laporannya selalu disampaikan ke publik. 

Greenpeace juga menyebut Luhut cukup emosional. "Saya kira pak LBP sedikit emosional mungkin ya," ucap Leonard.