Permendikbud PPKS Cetusan Nadiem Panen Dukungan, Gusdurian hingga UI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan kekerasan seksual (PPKS) di Lingkungan perguruan Tinggi menuai banyak dukungan dari berbagai pihak.

Dari jaringan Gusdurian hingga Universitas Indonesia (UI).

Alissa Wahid, Koordinator Jaringan Gusdurian menyatakan, kebijakan ini merupakan komintmen untuk memberantas salah satu dosa besar di dunia Pendidikan, yaitu pelecehan seksual.

Meskipun saat ini masih Pandemi, kata Alissa, pelecehan seksual di perguran tinggi dan lingkungan Pendidikan secara umum masih saja terjadi.

“Kasus kekerasan seksual di kampus ibarat rahasia umum karena kerap terjadi kampus-kampus Indonesia,” papar Alissa Wahid sebagaimana rilis yang diterima KOMPAS.TV, Kamis malam (11/11).

Alissa juga menyebut, ironisnya kampus justru menjadi aktor kunci dalam upaya melindungi pelaku kekerasan seksual. Bukannya berpihak pada korban.

“Meski di masa pandemi, kasus kekerasan seksual di kampus masih terus terjadi. Kasus mahasiswi yang dilecehkan oleh dosen pembimbingnya di sebuah universitas di Riau baru-baru ini membuat urgensi adanya payung hukum yang melindungi korban,” tambahnya.

Pasalnya, tambah salah satu putri Gus Dur itu, korban mendapat tekanan dari terduga pelaku dan pihak kampus. Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadi oase di tengah keringnya keadilan bagi para korban kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi

Untuk itu, pihaknya bersma dengan Jaringan Gusdurian mengeluarkan sikap terkait diterbitkan Permendikbud tersebut, sebagai wujud perlindungan korban kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia.

Baca Juga: UI Dukung Permendikbud PPKS: Beri Kepastian Hukum Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

Alissa kembali mengaskan bahwa Jaringan Gusdurian mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah dalam menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Kata dia, langkah tersebut merupakan wujud upaya hadirnya negara dalam menjamin keadilan bagi para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yang selama ini diabaikan.

"Asas keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan perwujudan dari nilai-nilai agama, Pancasila, dan konstitusi UUD 1945," terang Jaringan Gusdurian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/11).