Demokrat: Bila Hanya Jadi Beban Jokowi, Sebaiknya KSP Moeldoko Diganti

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menanggapi isu yang beredar ihwal mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal menggeser posisi Moeldoko dari jabatan Kepala Staf PresidenPresiden (KSP). 

Menurut dia, bila memang Moeldoko dinilai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini kinerjanya buruk dan hanya menjadi beban Kepala Negara, maka wajar saja bila nantinya dia terkena reshuffle kabinet. 

"Wajar jika presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari anggota kabinetnya dan melakukan pergantian jika memang ada menteri yang berkinerja buruk bahkan hanya menjadi dan membawa beban politik," kata Benny kepada KOMPAS.TV, Jumat (12/11/2021). 

Baca Juga: PKB Sebut Sosok Hadi Tjahjanto Pantas Masuk ke Kabinet Indonesia Maju Jokowi

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, dalam sistem demokrasi presidensil yang dianut konstitusi Indonesia, gagal dan suksesnya Kabinet Indonesia Maju, bukanlah tanggung jawab para menteri melainkan tanggung jawab presiden sendiri.

"Kesalahan dan kegagalan menteri tentu saja menjadi tanggung jawab dan menjadi beban presiden; sebaliknya kesalahan dan kegagalan presiden bukan beban dan tanggung jawab menteri atau para menteri selaku pembantunya," ujarnya. 

Meski begitu, lanjut dia, keputusan melakukan reshuffle kabinet atau tidak itu merupakan hak prerogatif dari seorang Kepala Negara.

Sebab, tentunya Jokowi memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya tersebut. 

"Soal pergantian para pembantu presiden, kami memandang hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden," katanya. 

Baca Juga: Hadi Tjahjanto Diisukan Masuk Kabinet, Wakil Ketua DPR: Kewenangan Jokowi

Sebelumnya, Marsekal Hadi dinilai akan meramaikan bursa reshuffle kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko. 

"Mungkin juga ada KSP, karena kalau kita lihat spot ini memang disiapkan sebagai suatu lingkaran terdekat Pak Jokowi untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan penting dalam pemerintahan," kata Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dalam program Sapa Indonesia Pagi di KOMPAS TV, Senin (8/11).