Pastikan Kondisi Kediaman Calon Panglima TNI, Komisi I DPR Kunjungi Rumah Jenderal Andika Perkasa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pada Minggu (7/11/2021) sore, Komisi I DPR mengunjungi kediaman calon panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa di kawasan Senayan Jakarta.

Wakil Ketua DPR Komisi I Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus tiba pertama di kediaman Andika Perkasa hari Minggu (7/11/2021) kemarin.

Disusul dengan anggota Komisi I lainnya, Syarief Hasan dari Fraksi Demokrat dan tak lama berselang Ketua Komisi I, Meutya Hafid.

DPR menyebut kunjungan ini dimaksudkan agar mereka lebih mengenal sosok calon panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Verifikasi faktual dilakukan salah satunya untuk memastikan kondisi kediaman calon sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan.

Sebelumnya saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan para anggota Komisi I DPR, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program kerja.

Kedelapan program kerja itu diantaranya pertama melaksanakan tugas TNI dengan lebih mengembalikan kepada Peraturan Perundangan yang ada, Penguatan operasi pengamanan darat laut dan wilayah udara, ketiga peningkatan kesiap siagaan TNI untuk tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Keempat, Jenderal Andika menyebut program pengamanan siber yang sudah merasuk ke banyak aspek kehidupan, kelima peningkatan sinergitas intelejen terutama di wilayah konflik.

Keenam, peningkatan interoperabilitas  TNI AD, AU, dan AL.

Ketujuh, penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif dan kedelapan, diplomasi militer yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Baca Juga: Puan Tak Izinkan Interupsi Anggota DPR Saat Paripurna Panglima TNi Andika Perkasa

Disetujui sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto seusai uji kelayakan dan kepatutan, Jenderal Andika Perkasa menyatakan komitmennya agar TNI disiplin dalam memegang teguh peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Andika, tugas-tugas yang TNI laksanakan selama ini sudah diatur dalam Undang-undang, tetapi dalam implementasinya masih banyak kelemahan.

DPR juga meminta Jenderal Andika Perkasa untuk dapat menjaga integritas TNI agar TNI tidak bermain politik praktis.

Meski tidak boleh berpolitik, anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon menegaskan TNI tetap digerakkan oleh politik yakni kebijakan Eksekutif dan Legislatif.

Jenderal Andika juga diharapkan bisa memastikan soliditas seluruh matra.

Tidak saja karena proses pemilihannya memunculkan polemik mengenai tata urutan matra, tetapi juga karena soliditas jadi salah satu kunci TNI menjunjung profesionalitas dan menjaga jarak dari politik praktis.

Semua ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap TNI untuk menjalankan peran-perannya sesuai yang tertuang dalam Undang-undang.

Baca Juga: Sah Jadi Panglima TNI, Ini Deretan Aset Tanah dan Bangunan Milik Jenderal Andika Perkasa