Diduga Terlibat Pelanggaran HAM, Kontras Kritik Penunjukan Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menjelaskan alasan pihaknya mengkritik penunjukan menantu Hendropriyono itu sebagai calon pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tersebut.

Baca Juga: Moeldoko Beberkan Tradisi Pergantian Panglima TNI: Darat, Laut, Darat, Udara, Nanti Darat Lagi

Menurutnya, penunjukan itu menguatkan indikasi bahwa Presiden Jokowi tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Fatia dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).

Sebab, Fatia menilai Jokowi masih mengangkat jenderal TNI yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM ke dalam lingkup pemerintahannya.

Baca Juga: Round-Up Berita: DPR Setuju Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Desakan Reshuffle, Nasib Sopir Vanessa

Adapun pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu terkait beredarnya informasi dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.

“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia," ujar Fatia.

Lebih lanjut, Fatia mengingatkan mengenai tantangan Panglima TNI yang baru, yakni untuk membenahi strategi internalnya terutama dalam menangani kasus di Papua.

Baca Juga: LBH: Jenderal Andika Perkasa Dipilih Jokowi karena Faktor Mertua