Jenderal Andika Perkasa Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI

KOMPAS.TV - Jenderal Andika Perkasa menjalani uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI, hari ini (06/11). Andika diuji soal visinya membuat postur pertahanan Indonesia menjadi lebih kuat.

Uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa digelar mulai Jumat kemarin dan pada Sabtu hari ini.

Sebelumnya, pada Jumat kemarin, Komisi I DPR RI telah memverifikasi kelengkapan dokumen Andika yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Di antara dokumen yang diperiksa adalah data riwayat hidup, kartu keluarga dan surat keterangan sehat. Selain itu ada juga, dokumen pajak terakhir dan laporan harta kekayaan pejabat. LHKPN sebagai penyelenggara negara.

Dalam LHKPN terakhir 20 Juni 2021, Andika tercacat memiliki harta kekayaan hampir 180 miliar rupiah. Aset pribadinya tersebar hingga luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Berkas Andika selanjutnya dinyatakan lengkap dan siap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Baca Juga: BREAKING NEWS! Komisi I DPR RI Setuju Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Uji di DPR diprediksi berjalan mulus. Lantaran tak ada penolakan dari fraksi di DPR soal pencalonan Jenderal Andika.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla mengapresiasi Andika yang lama berkarier di Kopassus satuan elite TNI Angkatan Darat layak menjadi Panglima pengganti Hadi Tjahjanto. JK menilai Andika adalah orang yang berpengalaman dalam kemiliteran.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan, menyebut Calon Panglima TNI harus fokus dengan tugasnya untuk membina kekuatan gabungan TNI, agar selalu siaga. Andika disebut tak perlu fokus pada masa kerja, tetapi kualitas kerja.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI, Komisi I DPR akan fokus menggali visi-misi dan arah kebijakan strategis Jenderal Andika Perkasa selama satu tahun kepemimpinannya. 

Setelah selesai, laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke rapat paripurna pada Senin 8 November mendatang untuk disetujui seluruh anggota DPR.