BREAKING NEWS! Komisi I DPR RI Setuju Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

KOMPAS.TV - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid telah membacakan kesimpulan rapat persetujuan Calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

Dimana rapat berakhir dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 jam dan hasilnya seluruh anggota Komisi I setuju atas pemberhentian Panglima Hadi Tjahjanto secara terhormat dan berterima kasih atas dedikasi selama jadi Panglima TNI.

Selanjutnya adalah persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. 

Rencananya, hal ini akan diumumkan dalam rapat paripurna terdekat. Dalam informasi yang diterima, hal ini berada di hari Senin dan akan dibacakan di seluruh anggota DPR RI.

Jenderal Andika Perkasa sebagai Calon Panglima TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Baca Juga: DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI Jenderal Andika

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyatakan verifikasi dokumen calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah lengkap dan siap menggelar uji kelayakan dan kepatutan Sabtu (05/11) pagi.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, seluruh berkas administrasi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah diterima dan lengkap.

Dokumen yang diverifikasi di antaranya data riwayat hidup, NPWN, kartu keluarga LHKPN dan surat keterangan sehat.

Selain itu, Andika juga sudah dipastikan negatif covid-19 berdasarkan tes PCR sehingga dinyatakan dalam keadaan sehat untuk tes.

Dalam keterangan tertulisnya, Meutya Hafid menyatakan proses fit and proper test dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan calon Panglima TNI akan digelar Sabtu pukul 10 pagi di gedung DPR.

Komisi I akan menggali terkait visi misi dan arah kebijakan strategis Jenderal Andika Perkasa selama satu tahun kepemimpinannya.

Setelah selesai, laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan rencananya akan langsung dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Senin 8 November mendatang untuk disetujui oleh seluruh anggota DPR.