JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengungkapkan masalah bantuan sosial (Bansos) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.
Roy menuturkan data masih merupakan problem klasik dalam tata kelola perlindungan sosial di Indonesia.
Data yang tidak akurat menyebabkan masih ada masyarakat terdampak yang tidak menerima bansos Covid-19.
Roy menilai persoalan ini muncul karena pendekatan partisipatif dalam membangun data kemiskinan tidak diterapkan oleh pemerintah.
"Misalnya, kami pernah melakukan beberapa kali untuk mencoba mendata secara partisipatif guna menilai kemiskinan di sebuah desa. Di dalam satu dusun sendiri berbeda kemiskinannya di antara dusun A dan dusun B. Nah metode seperti ini tidak digunakan di kita," kata Roy dalam acara Sapa Indonesia MalaM di KOMPAS TV, Rabu (3/11/2021).
Sehingga saat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) keluar masih ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, terdapat warga yang menerima bantuan sosial ganda.
"Jadi pendekatan partisipatif dalam membangun data kemiskinan yang keliatannya tidak terjadi," ujarnya.
Baca Juga: Penyaluran Bansos Warga Masih Kendala
Sebab itu, pendekatan tersebut, kata dia, sangat diperlukan agar data yang dikeluarkan sasarannya tepat ke orang yang tepat.
Terlebih, menurutnya, di setiap daerah memiliki tingkat atau perbedaan kemiskinan yang sangat terasa.
Di sisi lain, Roy juga menyebut, bansos sering tidak tepat sasaran karena dalam penggalian data tidak didukung dengan verifikasi yang ketat di lapangan.
"Akhirnya ketika menyatakan rumah A dengan rumah B, rumah A dapat sementara rumah B tidak dapat," jelasnya.
Karena itu, untuk meminimalisir adanya permasalahan penyaluran bansos seperti bansos tidak tepat sasaran, Roy menekankan perlunya membangun data pelindungan sosial yang dimulai secara bottom-up.
"Agar bottom up terjadi, peran dari unit-unit pemerintah yang terkait harus terbangun. Dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten itu harus mulai melek tentang bagaimana membangun data base yang berkualitas," tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang akan cair pada November 2021.
Bantuan-bantuan tersebut tidak hanya berbentuk uang tunai, namun ada yang berwujud kuota maupun potongan pembayaran tagihan listrik.
Baca Juga: Salahgunakan Dana Bansos Hingga Rp 1 Miliar, Eks Bupati Yalimo Ditahan Polda Papua
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.