Besok, Andika Perkasa akan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai Calon Panglima TNI di DPR

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo melalui surat presiden (surpres) menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon pengganti Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya segera merespons surpres tentang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 4-5 November 2021. Tes akan dilakukan oleh Komisi I DPR.

Baca Juga: Pilih Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Jokowi Cari Aman dari Eskalasi Politik 2024

“Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok (Kamis) sampai dengan Jumat,” kata Puan di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Bamus DPR, kata Puan, juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.

“Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” kata Puan.

Politikus PDIP itu menjelaskan, sesuai UU TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20  hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI.

“Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” kata Puan.

Baca Juga: Siap-siap Jadi Panglima TNI, Andika Perkasa Punya Masa Jabatan 13 Bulan

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menuturkan dalam fit and proper test, seluruh fraksi akan tetap mendalami dengan bertanya kepada Jenderal Andika Perkasa untuk sejumlah hal.

Antara lain adalah soal tantangan ke depan terkait adanya perang siber.

Kemudian, lanjut TB Hasanuddin, juga akan ditanyakan juga kepada Jenderal Andika Perkasa soal melanjutkan pembentukan atau pembangunan alutsista TNI.

Baca Juga: Mensesneg Sebut Kemungkinan Calon Panglima TNI Berikutnya dari Matra Angkatan Laut

“Misalnya, tentang tantangan ke depan misalnya perang siber. Yang kedua soal melanjutkan pembentukan atau pembangunan alutsista TNI. Ketiga soal peningkatan disiplin, yang keempat meningkatkan kemampuan professional prajurit,” ujarnya.

“Kemudian juga kemampuan untuk di dalamnya menjaga tetap bahwa TNI itu menjadi prajurit nasional, prajurit yang tidak berbisnis dan prajurit yang tidak berpolitik praktis. Dan tentu juga di dalamnya harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajuritnya.”