Ganti PLTU Batu Bara dengan Energi Terbarukan, Pemerintah Butuh 30 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah Indonesia mengundang para CEO dari perusahaan-perusahaan asal Inggris untuk berinvestasi di RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia membutuhkan dana sebesar 25 hingga 30 miliar dollar AS untuk membangun pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani, saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam CEOs Forum di KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021).

"Para CEO dan Perwakilan Perusahaan global yang berpusat di Inggris ingin mendengar rencana pemerintah Indonesia dalam memenuhi komitmen perubahan iklim. Mereka juga memiliki komitmen untuk mendukungnya," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, dikutip Rabu (3/11/2021).

Ia menjelaskan, pemerintah akan menutup lebih awal sejumlah PLTU batu bara dan menggantinya dengan pembangkit yang menggunakan sumber energi terbarukan. Selama 8 tahun kedepan, Indonesia membutuhkan dana puluhan miliar dollar AS untuk mengembangkannya.

Baca Juga: Fasilitas Basri Sebut Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lebih Menjanjikan, Ini Perbandingannya

Sehingga dibutuhkan peran swasta untuk mendanainya.

"Di sektor energi Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batubara yang kemudian bertransisi ke energi terbarukan," kata Sri Mulyani.

"Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 GW PLTU Batubara yang bisa masuk dalam proyek ini dengan kebutuhan pendanaan sebesar USD25-30 miliar selama delapan tahun ke depan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai instrumen nilai ekonomi karbon yang akan mengatur mekanisme karbon ke depan.

Baca Juga: Sri Mulyani Tulis Pesan Penting ke Alumni Beasiswa LPDP: Anda Adalah Aset Negara

Begitu juga halnya potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektar yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan.

"Mereka juga sangat antusias menanyakan dan mendukung instrumen pendanaan investasi hijau (green bonds dan blended finance) yang sudah dibentuk Indonesia," tutur Sri Mulyani.