Round-up Berita: Penyedia Layanan PCR Berafiliasi Pejabat hingga Potensi Golkar Usung Anies

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berikut sejumlah berita yang menjadi sorotan sepanjang Senin (1/11/2021) di KOMPAS.TV.

Pertama, hasil investigasi yang menunjukkan penyedia layanan tes PCR berafiliasi dengan pejabat.

Dalam sebuah wawacancara KOMPAS.TV dengan Hussein Abri Dongoran Redaktur Majalah Tempo, majalah yang melakukan investigasi tersebut mengungkapkan, data tersebut diperoleh dari diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah yang menjadi background atau latar belakang temuan.

Data hasil investigasi mereka pun telah dikonfirmasikan pada sejumlah pejabat yang disebut dalam artikel.

Berita kedua, mutasi di tubuh Kepolisian RI (Polri). Sejumlah nama yang dikenal publik terkena gerbong mutasi salah satunya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.

Baca Juga: Banyak Kritik, Tes PCR Tidak Lagi Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat

Kemudian sorotan berita ketiga, yakni berita politik. Beberapa pengamat menilai potensi Golkar dan Nasdem mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Diketahui, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu memang masuk dalam tiga nama tertinggi dalam survei bursa calon presiden 2024. 

Berikut rangkuman berita KOMPAS TV sepanjang Kamis (28/10) kemarin.

1. Hasil Investigasi: Sejumlah Perusahaan Penyedia Layanan PCR Berafiliasi dengan Pejabat

Sejumlah perusahaan penyedia layanan tes PCR berafiliasi atau dimiliki oleh beberapa petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan oleh Hussein Abri Dongoran, Redaktur Majalah Tempo, dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (1/11).

Menurutnya, temuan itu merupakan hasl investigasi yang telah diterbitkan oleh Majalah Tempo. Data tersebut diperoleh dari diskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah yang menjadi background atau latar belakang temuan.

“Dari mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha,” jelasnya.

Data hasil investigasi mereka pun telah dikonfirmasikan pada sejumlah pejabat yang disebut dalam artikel.

Yang paling menarik, lanjut Hussein adalah adanya nama pemilik perusahaan yang disebut-sebut terlibat pada kasus korupsi e-KTP.

“Dari dokumen yang kami terima betul seperti itu. Dan yang paling menarik, ada salah satu perusahaan yang pemiliknya pernah disebut-sebut berkasus korupsi e-KTP.”

Mengenai nama politisi yang juga berafiliasi atau memiliki perusahaan penyedia layanan tes PCR, Hussein mengatakan pihaknya baru menemukan seperti yang tertulis dalam artikel.

Cek berita selengkapnya di sini