Menkes Budi Gunadi: Tidak Ada Subsidi, Harga Tes PCR Indonesia Sudah Murah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tidak akan memberikan dana subsidi untuk menurunkan harga tes PCR (polymerase chain reaction) untuk pemeriksaan Covid-19.

Menkes Budi menyebut, tes PCR di Indonesia saat ini sudah murah. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers virtual lewat kanal Youtube Perekonomian RI pada Selasa (26/10/2021).

"Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi karena memang kalau kita lihat harganya, apalagi sudah diturunkan itu sudah cukup murah," ujar Budi.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Minta Tarif PCR Indonesia Sama dengan India, Rp96 Ribu

Ia mengatakan, tes PCR di Indonesia yang sebelumnya bertarif Rp900 ribu per orang sudah lebih murah 25 persen daripada harga tes PCR di negara-negara lain.

"PCR ini harga kita yang Rp900.000 itu kira-kira 25 persen kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport dunia, jadi kalau misalkan diturunkan ke Rp300.000 itu mungkin masuk 10 persen kuartal yang paling murah dibandingkan harga PCR di airport-airport dunia," kata Budi.

Menurut Budi, harga tes PCR paling rendah saat ini berlaku di India. Akan tetapi, ia menyebut negara itu dapat memproduksi sendiri alat untuk tes PCR.

"Yang paling bawah memang India murah sekali Rp160 ribu. Tapi memang India membuatnya di dalam negeri kemudian ekonominya berkembang karena juga rakyatnya banyak itu bisa tercapai,” ucap Budi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginstruksikan penurunan harga tes PCR menjadi Rp300 ribu akibat tekanan masyarakat terkait syarat PCR untuk perjalanan menggunakan pesawat.

Masyarakat menyampaikan kritik salah satunya lewat petisi di situs change.org. Sebuah petisi mendesak penolakan tes PCR sebagai syarat bagi calon penumpang pesawat bahkan telah mendapatkan dukungan dari 41.676 orang.

Baca Juga: Rusia Laporkan Varian Baru Corona yang Jauh Lebih Menular, Varian AY.4.2

"Kalau di pesawat kan tertutup, tiap 2-3 menit sekali ada pertukaran udara di kabin dan tersaring hepa filter, itu lebih aman dari virus. sejauh ini belum ada berita klaster pesawat," ujar Dewangga Adityo, warga pembuat petisi, dikutip dari Antara.

Dewangga mengatakan, pemerintah hingga kini belum menerapkan kebijakan yang sama terhadap pelaku usaha transportasi darat maupun laut.

"Karena sekarang yang benar-benar diperketat baru transportasi udara, padahal mekanismenya sudah baik. Sedangkan di kereta atau bus jarak tempuhnya lebih lama sekitar delapan jam," kata Dewangga.