Presiden Turki Erdogan Melunak dari Keputusan Mengusir Duta Besar 10 Negara Penting

ANKARA, KOMPAS.TV - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melunak dari sikap kerasnya untuk mengusir 10 duta besar negara penting, yang telah melanggar hak kedaulatan Turki.

Seperti dilansir France24, Senin (25/10/2021), Erdogan berbicara setelah Amerika Serikat dan beberapa negara mengeluarkan pernyataan resmi, yang mengatakan mereka menghormati konvensi PBB yang mengharuskan diplomat untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara tuan rumah.

Erdogan mengatakan, "Pernyataan baru oleh negara-negara itu menunjukkan mereka mengambil langkah mundur dari fitnah terhadap negara kita," seraya menambahkan, "Mereka akan lebih berhati-hati sekarang."

Lira Turki bangkit kembali dari posisi terendah dalam sejarah, lega bahwa Turki dan Barat terhindar dari bibir jurang krisis diplomatik paling serius selama 19 tahun pemerintahan Erdogan.

Krisis diplomatik itu dimulai dengan seruan bersama minggu lalu oleh kedutaan besar AS, Jerman, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia agar Turki segera menyelesaikan kasus hukum terhadap seorang filantropi, Osman Kavala, yang saat ini dipenjara.

Baca Juga: Erdogan Perintahkan Menlu untuk Usir Duta Besar dari 10 Negara, Termasuk Jerman dan Amerika Serikat

Pemimpin masyarakat sipil dan pengusaha berusia 64 tahun itu dipenjara tanpa putusan pengadilan selama empat tahun terakhir.

Para pendukung memandang Kavala sebagai simbol yang tidak bersalah dari tumbuhnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat politik yang dikembangkan Erdogan setelah selamat dari kudeta militer yang gagal pada tahun 2016.

Namun Erdogan menuduh Kavala mendanai gelombang protes anti-pemerintah tahun 2013 dan kemudian memainkan peran dalam upaya kudeta.

Erdogan usai memimpin rapat kabinet yang khusus membahas krisis diplomatik tersebut mengeluarkan pernyataan tentang tugasnya sebagai kepala negara untuk memberikan tanggapan yang diperlukan terhadap pelanggaran asing atas kedaulatan Turki.

"Pengadilan Turki tidak menerima perintah dari siapa pun, dan tidak di bawah komando siapa pun," kata Erdogan dalam komentar yang disiarkan televisi.

"Niat kami sama sekali bukan untuk menciptakan krisis tetapi untuk melindungi hak, hukum, kehormatan, kepentingan, dan hak kedaulatan kami."