Junta Militer Myanmar Kembali Protes karena ASEAN Hanya Izinkan Pejabat Menengah Jadi Wakil di KTT

BANGKOK, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar kembali mengecam keputusan ASEAN yang menolak partisipasi pejabat politiknya dalam KTT pekan ini. Penolakan itu sama saja dengan meniadakan hak yang sama yang dinikmati negara anggota lainnya.

Seperti dilansir Straits Times, Senin (25/10/2021), dalam siaran pers yang diedarkan pada malam KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 yang dimulai pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta militer mengeluarkan pernyataan, “Myanmar sebagai negara anggota ASEAN memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN mendatang dan KTT terkait .... karena Piagam ASEAN menjamin kesetaraan semua negara anggota ASEAN dan dengan demikian tingkat keterwakilan yang sama di Pertemuan ASEAN dengan pijakan yang sama dengan sesama Negara Anggota ASEAN.”

Brunei Darussalam, ketua ASEAN tahun ini, secara efektif melarang pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk hadir di KTT ASEAN dengan mengirimkan undangan ke "perwakilan nonpolitik" dari Myanmar, menyusul keputusan pertemuan darurat menteri luar negeri pada 15 Oktober lalu.

Ini sebagai tanggapan atas sangat sedikitnya upaya junta militer mendorong dialog di dalam negeri di tengah krisis politik Myanmar.

Kementerian Luar Negeri junta militer Myanmar mengatakan, merendahkan partisipasi Myanmar dengan membatasi perwakilan negara menjadi hanya sekretaris tetap kementerian, melanggar piagam ASEAN.

Junta militer menambahkan pihaknya hanya akan menerima partisipasi "kepala negara atau kepala pemerintahan atau perwakilan tingkat menterinya" dan akan "mengejar proses hukum di bawah piagam ASEAN" untuk menyelesaikan perbedaan.

Baca Juga: Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Desak Pimpinan Junta Mundur dan Kembalikan Kekuasaan kepada Suu Kyi

Kebuntuan tersebut mengancam untuk menutupi proses KTT minggu ini, yang akan diadakan secara virtual.

Myanmar sekarang terjebak dalam kekerasan yang meningkat di tengah perlawanan luas terhadap kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi.

Para pemimpinnya, termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, kini berada dalam tahanan rumah dan diadili atas tuduhan yang secara luas terlihat dirancang untuk menghalangi mereka dari politik.