JAKARTA, KOMPAS.TV- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas bongkar fakta di balik isu taliban di lembaga anti rasuah.
Menurut Busyro, isu Taliban tidak pernah ada sejak KPK periode 1 sampai periode ke-3.
“Lalu periode keempat itu ada guyon-guyonan (Taliban), tapi guyonan-guyonan itu bukan menggambarkan, (atau) tidak memiliki kesamaan dengan isu Taliban yang dihembuskan oleh buzzer tadi atau oleh aparat lain yang tidak jelas,” kata Busyro Muqqodas dalam diskusi ‘Historis TWK KPK dan Peta Besar Pelemahan Pemberantasan Korupsi’ yang diselenggarakan ICW, Kamis (21/10/2021).
Busyro mengatakan, istilah Taliban yang digunakan di internal KPK ditujukan untuk menggambarkan tentang bagaimana militansi penyidik dalam memberantas korupsi di tanah air.
“Guyonan-guyonan itu menggambarkan bahwa militansi temen-temen ini seperti militansi orang-orang atau tentara-tentara Taliban,” ujarnya.
“Padahal mereka ini lintas agama ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Budha, ada yang Islam. Nah semuanya itu militansinya luar biasa, luar biasa.”
Baca Juga: Andi Putra Kena OTT KPK, Gubernur Riau Tunjuk Suhardiman Amby Jadi Plt Bupati Kuansing
Menurut Busyro, lembaga negara yang memiliki pegawai-pegawai seperti itu tidak butuh waktu yang lama untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
“Sampai di situ berhenti isu mengenai Taliban tadi, berhenti di dalam, tidak sampai keluar,” katanya.
“Nah begitu menjelang akhir periode Pak Agus Rahardjo, dimana Pak Agus berakhir itu, lalu dibentuk pansel KPK seperti tadi yang sudah disampaikan, pansel KPK dibentuk oleh Presiden Jokowi.”
Kemunculan Pansel KPK ini kemudian diikuti dengan munculnya bagan tentang Taliban yang menunjukkan sejumlah wajah.
Busyro menuturkan dalam bagan Taliban itu terdapat wajahnya, Abdullah Hehamahua, Bambang Widjojanto, Novel Baswedan, dan Yudi Purnomo.
“Saya waktu itu melihat ini gejala apa? Saya belum menemukan jawaban. Nah, setelah pansel ini melakukan langkah-langkah, di antara langkah-langkahnya ialah membuat langkah mengenai seleksi pimpinan KPK, maka seleksi pimpinan KPK itu disusun dengan melibatkan Badan Nasional Pemberantasan Terorisme dengan materi-materi yang terkait dengan radikalisme dan intoleransi dan sebagainya,” cerita Busyro.
“Nah, baru di situlah saya kemudian bisa menyimpulkan ada benang merah antara bagan tentang Taliban yang tadi disebarkan oleh kekuatan-kekuatan yang berbayar tadi, kekuatan-kekuatan gelap hitam kumuh dengan dilibatkannya, diperankannya BNPT tadi.”
Baca Juga: Pengacara Bantah Bupati Kuansing Kena OTT KPK: Hanya Ditelepon Penyidik dan Diminta Merapat ke Polda
Lantas, siapa yang berkepentingan di balik isu Taliban yang sengaja dihembuskan untuk institusi KPK?
“Jadi siapa lagi kesimpulannya jika bukan ada kepentingan-kepentingan politik, interest-interest politik, tentu di sekitar istana untuk pimpinan KPK jilid setelah Pak Agus Rahardjo itu bisa mengatasi apa yang sudah dilakukan periode 1,2,3,4,5. Enam itu periode Pak Firli Bahuri,” ujar Busyro.
“Satu hal yang menonjol, mulai 2008 sampai akhir periode Pak Agus Rahardjo sektor tambang itu menjadi sektor yang menjadi prioritas dari pimpinan-pimpinan kala itu. Karena perampokan-perampokan dengan cara eksploitasi sumber tambang itu dilakukan oleh kelompok-kelompok elit oligarki bisnis dan oligarki politik yang bertemali sangat erat.”
Busyro mengatakan, sudah menemukan data soal perampokan di sektor tambang dan bahkan, sebagian datanya sudah terpublish.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.