Bupati Kuansing Bantah Kena OTT, Penyidik KPK: Itu Hak Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra yang menolak disebut terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (18/10/2021) kemarin.

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Bupati Kuansing melalui pengacaranya ataupun sama sekali tidak memberikan keterangan merupakan hak dari seorang tersangka.

"Tersangka memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan atau menyampaikan keterangan sesuai dengan versinya dia," kata Setyo Budiyanto dalam jumpa pers, Selasa (19/10) malam.

Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa guna menghormati hak tersangka, apapun keterangan yang disampaikan tersangka melalui pengacaranya, KPK tidak bisa ikut campur dan memaksakan.

"Dan itu tidak akan dipaksakan oleh penyidik, kemudian memaksakan harus seperti ini atau seperti itu, tidak. Itu haknya tersangka," tegasnya.

Baca Juga: Pengacara Bantah Bupati Kuansing Kena OTT KPK: Hanya Ditelepon Penyidik dan Diminta Merapat ke Polda

Selain itu, Setyo yang merupakan polisi berpangkat Brigjen ini juga menyebut bahwa KPK dalam penetapan tersangka sepenuhnya yakin karena didukung oleh beragam penemuan alat bukti.

Meskipun Bupati Kuansing membantah, namun berdasarkan pemeriksaan dan penemuan alat bukti, lembaga antirasuah itu menyebut bahwa Andi Putra terbukti telah menerima suap dari perusahaan swasta terkait izin perkebunan kelapa sawit.

"Tentunya penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang lain yang sudah diyakini patut diduga telah terjadi pemberian suap dari perusahaan swasta kepada bupati kuansing," jelasnya.

Senada dengan Brigjen Setyo, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar juga menyatakan penyangkalan yang dilakukan tersangka melalui pengacaranya boleh dilakukan. Hal tersebut karena merupakan hak dari seorang tersangka untuk mengatakan apapun.

"Boleh saja tersangka melalui PH nya menyangkal dan mengatakan apapun.Itu haknya mereka dan kita hormati itu. Hanya saja KPK bekerja dengan mekanisme dan aturan yang ada," pungkas Lili.

Sebelumnya diberitakan KOMPAS TV, Pengacara Bupati Kuansing Dodi Fernando membantah bahwa kliennya terjaring dalam OTT KPK.

Menurut pengakuannya, Andi Putra sang bupati bukan terjaring OTT melainkan hanya dipanggil KPK untuk pemeriksaan.

"Pak Bupati tidak dalam kondisi tertangkap tangan menerima hadiah, tidak ada," kata Dodi Fernando, Selasa (19/10).

Baca Juga: Bupati Kuansing Andi Putra, Anak Muda yang Baru Jabat 4 Bulan Kena OTT KPK

Hanya saja, saat perjalanan menuju Pekanbaru tiba-tiba ajudan Andi Putra dihubungi oleh penyidik KPK.

Saat itu Bupati Kuansing Andi Putra sedang ketakutan karena merasa dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal.

"Yang menghubungi ajudannya mengaku dari penyidik KPK dan meminta merapat ke Polda Riau. Karena ada permintaan ke Polda, saya sarankan Pak Bupati, ya sudah kita ke Polda. Jadi ketemu sama penyidik KPK dan dibawa masuk ke ruangan (pemeriksaan)," pungkas Dodi.