Hasil Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Publik Menurun, Ini Pembelaan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS TV - Lembaga survei Litbang Kompas melakukan penelitian kinerja politik, hukum, dan keamanan pemerintah pada Oktober 2021. Hasilnya, tren kepercayaan publik terhadap kerja pemerintah kian menurun.

Kepercayaan publik terhadap kinerja politik dan keamanan pemerintah turun dari 77 persen pada April menjadi 69,9 persen Oktober 2021. 

Baca Juga: Litbang Kompas Sebut 34,3 Persen Respoden Khawatir Polisi Virtual Ancam Kebebasan Berekspresi

Meski begitu, nilai itu masih lebih tinggi ketimbang kepercayaan publik pada kinerja politik dan keamanan pemerintah pada Januari 2021 yang sebesar 67,2 persen.

Penurunan kepercayaan publik kali ini menjadi alarm atau peringatan penting bagi pemerintah agar memperbaiki kinerjanya.

Dilansir dari Kompas.id, Senin (18/10/2021), kepuasaan publik terhadap kinerja penegakan hukum juga turun, bahkan terendah sepanjang Agustus 2020-Oktober 2021. 

Sementara pada Agustus 2020, kategori itu nilainya masih 62,5 persen dan naik pada Januari 2021 menjadi 63,4 persen.

Pada April 2021, kepuasan publik di bidang hukum 65,6 persen dan Oktober 2021 turun menjadi 59,4 persen.

Terkait hal tersebut, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pihaknya akan terus meningkatnya kinerja dengan cara memperkuat komunikasi kepada publik atas capaian positif pemerintah.

Menurut dia, pemerintah sangat berkepentingan atas dukungan publik yang kuat. Dukungan publik merupakan fondasi penting atas kebijakan-kebijakan berikutnya yang diambil pemerintah.

”Pemerintah tetap berkomitmen membangun demokrasi, menciptakan rasa adil di masyarakat, dan memperkuat stabilitas politik. Tidak ada kompromi atas hal itu."

”Hasil survei ini dan lainnya menjadi catatan penting. Kami memantau berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat,” kata Jaleswari.

Baca Juga: Demokrat: Tak Ada Salahnya Jokowi Belajar ke SBY untuk Menentukan Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024

Mengenai kepuasan publik atas kinerja pemerintah yang naik turun, menurut Jaleswari, hal itu biasa. Pemerintah akan menjadikan hasil ini sebagai koreksi publik yang berguna dan sangat diperhatikan.

Penanganan politik, hukum dan keamanan di masa pandemi, menurut dia, juga bukan hal yang mudah. Namun, sejauh ini pemerintah bersama-sama pemegang kepentingan yang ada (stakeholders) dinilai berhasil mengendalikan situasi untuk menjaga koridor negara demokrasi.

”Kalau di sana-sini terdapat kekurangan, hal itu wajar dan justru menjadi cambuk bagi pemerintah untuk memperbaikinya,” kata dia.