YLKI: Cara Tagih Pinjol Ilegal dan Legal Tidak Ada Bedanya, Sama-sama Meneror

JAKARTA, KOMPAS.TV- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, cara yang dilakukan pinjaman online (pinjol) legal sama saja dengan yang dilakukan pinjol cara ilegal. Tercermin dari banyaknya pengaduan terkait pinjol legal yang masuk ke YLKI. 

Dalam diskusi virtual Sabtu (16/10/2021), Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan aduan terkait pinjol legal mencapai 30 persen dari total pengaduan.

"Karena pengaduan yang signifikan yang kami terima dari 70 persen pengaduan pinjaman online ini, paling tinggi 57 persen adalah cara penagihan. Cara penagihan antara ilegal dan legal tidak ada bedanya. Ini yang saya kira jadi PR (pekerjaan tumah) bagi pemerintah, Satgas Waspada Investasi, dan Kepolisian," kata Tulus dikutip Senin (18/10/2021).

Ia menjelaskan, cara penagihan pinjol legal dan ilegal sama-sama menggunakan ancaman, kekerasan, hingga penyebaran data pribadi peminjam.

Baca Juga: Teror Penagih Utang pada Warga Bandung yang Berujung Penggerebekan Pinjol Ilegal di Sleman

Tulus menyebut, aduan yang paling banyak terkait penagihan yang mengarah kepada teror psikologis atau harrasment (pelecehan) kepada peminjam.

"Tetapi, 10 pengaduan yang lain lebih menyangkut ke masalah perdata, seperti susahnya resechedule atau restrukturisasi, kemudian denda yang sangat tinggi. Ini semua berangkat dari ketidakmampuan konsumen ketika bertransaksi, dan tidak membaca syarat yang berlaku," tuturnya.

Tulus mengimbau kepada masyarakat, untuk melihat kemampuan diri untuk membayar pinjol. Menurutnya, konflik nasabah dengan pinjol terjadi mayoritas karena nasabah tidak bisa melunasi utangnya.

Tulus juga mengkritisi sikap Polri yang baru bergerak menindak pinjol setelah ditegur Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas yang digelar Jumat (15/10/2021), Presiden Jokowi meminta jajarannya menindak tegas penyalahgunaan pinjol.

Baca Juga: Jadi Korban Pinjol Ilegal? Begini Cara Cepat Melaporkannya ke OJK

Jokowi menyatakan, lebih dari 68 juta rakyat Indonesia terdaftar sebagai pengguna akun financial technology (fintech) atau pinjol. Dari sektor tersebut, omzetnya mencapai lebih dari Rp260 triliun.

"Menurut saya kita apresiasi. Bahkan yang kemarin itu, hingga kemudian banyak pihak yang terkesiap, tergopoh-gopoh untuk bertindak lebih cepat. Walaupun saya lihat, Polri bertindak tergopoh-gopoh setelah Presiden bicara," ucap Tulus.

Tulus mengatakan, YLKI sudah meneruskan aduan masyarakat yang masuk ke pihaknya, kepada kepolisian. Namun responsnya lambat.

"Artinya, saya lihat tidak seagresif itu (sebelum perintah Presiden). Nah itu ada apa? Karena pengaduan-pengaduan yang masuk itu sudah sangat banyak. Dari (setelah) Presiden nyentil, baru kemudian bergerak," ujarnya.