Sejarah Hari Parlemen Indonesia yang Diperingati Setiap 16 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.TV – Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai Maklumat Nomor X padal 16 Oktober 1945 silam, di mana Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi kekuasaan legislatif.

Melansir laman resmi kalbar.kpi.go.id, Sabtu (16/10/2021), Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengigat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat.

Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu dewan perwakilan rakya sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat, yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda.

Baca Juga: Menakar Kemampuan Partai Buruh Menembus Ambang Batas Parlemen

Usai Indonesia merdeka, Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta bersama Perdana Menteri Sultan Sjahrir mencetuskan bahwa Indonesia membutuhkan badan yang bisa mewakili aspirasi masyarakat, sebagai negara yang merdeka.

Pada 29 Agustus 1945, dibentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang bertugas membantu presiden, di mana anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah. Kala itu, BP KNIP diketaui oleh Kasman Singodimejo.

Kemudian, Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 21945 atas pertimbangan politik internasional agar Indonesia dapat diakui sebagai negara demokratis yang memiliki aparatur lengkap.

Maklumat tersebut mengubah tugas KNIP dari yang awalnya sebagai pembantu presiden berubah menjadi setara dengan presiden, yakni menyusun Undang-Undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Baca Juga: Disebut Parlemen Jalanan, Fraksi Gerindra: Parlemen Jalanan Itu yang Langgar Aturan

Pada tanggal itulah, sejarah mengganggap sebagai lahirnya parlemen di Indonesia sehingga setiap tanggal 16 Oktober diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia.

Dengan adanya peringatan tersebut, baik anggota dewan maupun masyarakat dapat bersama-sama merefleksikan pilar-pilar integrasi nasional dengan persatuan dan kesatuan.