Microsoft Tutup LinkedIn di China, Alasannya karena Otoritas Tiongkok Makin Ribet

BEIJING, KOMPAS.TV - Microsoft memutuskan untuk menutup media sosial LinkedIn di China, setelah merasa berurusan dengan otoritas negara itu kian menyulitkan.

Keputusan tersebut terjadi setelah LinkedIn dikritik dan dipertanyakan karena memblokir profil jurnalis yang kerap bertentangan dengan Pemerintah China.

Wakil Presiden Senior LinkedIn Mohak Shroff, pun menegaskan pihaknya sudah lelah untuk mengikuti keinginan China, sehingga mengeluarkan keputusan ini.

“Kami menghadapi lingkungan operasi yang jauh lebih sulit dan persyaratan kepatuhan yang lebih besar di China,” ujar Shroff di blog-nya dikutip dari BBC.

Baca Juga: Diancam Taliban, Maskapai Internasional Ini Hentikan Penerbangan ke Kabul

Namun, LinkedIn menegaskan akan meluncurkan versi hanya pekerjaan, yang benama InJobs di China pada tahun ini.

Pada situs tersebut tak akan disertakan umpan sosial atau kemampuan untuk berbagi dan memposting artikel.

“Sementara kami akan menghentikan versi lokal LinkedIn di China akhir tahun ini, kami akan terus memiliki kehadiran yang kuat di China untuk mendorong strategi baru kami dan bersemangat untuk meluncurkan aplikasi InJob di akhir tahun ini,” bunyi pernyataan dari LinkedIn.

LinkedIn merupakan platform media sosial barat satu-satunya yang beroperasi di China.

Ketika diluncurkan di China pada 2014, LinkedIn telah setuju untuk mematuhi persyaratan pemerintah China.

Baca Juga: Mantan Presiden AS Bill Clinton Dirawat di Rumah Sakit

Meski begitu mereka menegaskan akan transparan tentang bagaimana menjelaskan bisnis di negara itu, dan mengatakan tidak setuju dengan sensor pemerintah.

Tetapi akhir-akhir ini, LinkedIn memblokir akun sejumlah jurnalis China, termasuk Melissa Chan dan Greg Bruno.

Bruno yang merupakan penulis buku yang mendokumentasikan perlakuan China terhadap pengungsi Tibet mengaku tak kaget Partai Komunis China tak menyukainya.

Namun, ia merasa kecewa sebuah perusahaan teknologi Amerika meluluskan keinginan dari pemerintah negara asing.