Demokrat: Tak Ada Salahnya Jokowi Belajar ke SBY untuk Menentukan Tanggal Pencoblosan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) belajar ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini sedang dilanda kebingungan ihwal penentuan tanggal pencoblosan Pemilu 2024 mendatang. 

Seperti diketahui, antara DPR dan pemerintah terjadi perbedaan pendapat. Di satu sisi eksekutif ingin pesta demokrasi lima tahunan itu digelar pada 15 Mei, namun mayoritas fraksi di legislatif ingin Pemilu dihelat sesuai usulan KPU, yaitu 21 Februari. 

Baca Juga: Pemilu Serentak 2024 Dinilai Ancam Kesehatan Para Penyelenggara

"Butuh kualitas kepemimpinan dan kenegarawanan tingkat tinggi. Untuk ini, tak ada salahnya berkonsultasi dan belajar dari Presiden RI ke-6 Pak SBY," kata Kamhar kepada KOMPAS TV, Jumat (15/10/2021).

Menurut dia, kekhawatiran adanya matahari kembar jika pemilu dihelat pada Februari itu terlalu berlebihan. 

"Bangsa kita telah memiliki pengalaman menghadapi dan menjalani transisi kepemimpinan nasional seperti yang pernah dicontohkan oleh Presiden RI ke-6 Pak SBY pasca Pemilu 2014 yang lalu," ujarnya.  

Saat itu, lanjut dia, SBY memberi ruang kepada Tim Transisi yang dipimpin Rini Sumarno Suwandi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar peralihan kepemimpinan berjalan halus dan lancar tanpa ada goncangan.

"Menyiapkan transisi kepemimpinan tentunya tak mudah, apalagi untuk peralihan kekuasaan yang menandai berakhirnya kekuasaan kita dan menyiapkan karpet merah untuk pengganti kita," katanya. 

Baca Juga: Ini 6 Permintaan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Terhadap Tim Seleksi Anggota KPU- Bawaslu

Ia menyatakan pihaknya setuju dengan usulan KPU yang ingin Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024.

Namun jika pelaksanaan Pemilu dipaksakan pada 15 Mei 2024, Demokrat mendesak agar Pilkada serentak dimajukan pada 2023. 

"Pemajuan Pilkada ini bisa menjadi solusi atas berbagai polemik yang sebelumnya mengemuka, mulai dari persoalan anggaran, beban kerja, lamanya masa jabatan Plt kepala daerah, hingga terlalu banyaknya daerah yang mesti di-Plt-kan," kata dia.