Pemilu Serentak 2024 Dinilai Ancam Kesehatan Para Penyelenggara

JAKARTA, KOMPAS TV - Indonesia akan menggelar hajatan demokrasi terakbar untuk pertama kalinya pada 2024 mendatang. Dalam setahun ada tiga Pemilu, yaitu Pilpres, Pileg dan terakhir Pilkada. 

Pengamat politik hukum dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dewi Haryanti menilai, pesta demokrasi yang digelar secara serentak pada 2024 itu akan mengancam kesehatan para penyelenggara, sehingga mereka tak dapat bekerja secara optimal. 

Baca Juga: Kemendagri: Pemilu 2024 Dibutuhkan Penyelenggara Pemilu yang Bisa Beradaptasi dengan Covid-19

"Pemilu serentak menyebabkan penyelenggara harus bekerja secara ekstra yang dapat mengancam kesehatan karena kelelahan sehiingga tidak bisa bekerja optimal," kata Dewi seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/10/2021). 

Mantan anggota KPU Tanjungpinang itu menjelaskan, kinerja penyelenggara pemilu juga tidak dapat maksimal jika bimbingan teknis terhadap mereka tak optimal karena mengingat banyak tanggung jawab yang harus dilakukan selama pemilu tersebut. 

"Jika regulasinya tidak tegas dan jelas, karena harus mengubah peraturan perundang-undangan, maka akan memunculkan berbagai permasalahan yang akan berimplikasi pada pemilu ulang atau penundaan sebagian tahapan pemilu," ujarnya. 

Menurut dia, sisi baik dari pelaksanaan pemilu serentak itu adalah dapat menghemat anggaran negara dalam melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia. 

"Kalau pemilu serentak, honor cukup dibayar untuk satu kegiatan pemilu serentak saja," katanya.

Selain itu, kata dia, penyelenggara pemilu juga dapat menghemat anggaran untuk pengadaan logistik, dan biaya bimbingan teknis penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Ini 6 Permintaan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Terhadap Tim Seleksi Anggota KPU- Bawaslu

"Masyarakat maupun penyelenggara tidak direpotkan dengan adanya verifikasi pemilih untuk kepentingan penetapan daftar pemilih secara berulang," tuturnya.

Sementara itu, Akademisi Robby Patria menyebut, beban penyelenggara pemilu serentak 2024 semaki berat karena harus menyiapkan dua pemilihan dalam satu waktu.

"Tahapan pemilu tentu beririsan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Misal, pemungutan suara pileg dan pilpres pada April 2024, lalu pilkada-nya November 2024." 

"Kemudian, saat sedang tingginya beban kerja penyelenggara pada April dan Mei, saat bersamaan mereka harus siapkan tahapan pilkada antara lain pemutakhiran data pemilih dan pencalonan perseorangan," ujarnya.