Wapres: Selesaikan Kemiskinan Ekstrem di 2021, Tantangannya Harus Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah menargetkan 2.096.771 atau 20 persen dari 10,868 juta masyarakat miskin ekstrem dapat tertangani hingga akhir tahun 2021.

Target 20 persen penanganan masyarakat miskin ini menyasar di 35 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi. Ketujuh provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021), seperti dikutip dari siaran pers. 

Wapres Ma’ruf menjelaskan, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah melakukan upaya khusus dalam mencapai pengurangan indeks kemiskinan ekstrem hingga 20 persen dengan program yang telah dibuat. Seperti program sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Desa.

Baca Juga: Ma'ruf Amin Berkunjung ke Ambon, Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Maluku

Menurutnya, alokasi anggaran dalam penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama. Tantangan terbesarnya yakni bagaimana bantuan harus tepat sasaran.

"Penanggulangan ini anggarannya terdiri dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Di samping juga ada dari pihak swasta sehingga anggarannya cukup besar," ujar Wapres Ma'ruf.

Lebih lanjut Ma'ruf menjelaskan secara bertahap penanggulangan masyarakat miskin bakal dilaksanakan hingga 2024 dengan target indeks kemiskinan ekstrem hingga nol persen. 

Dalam upaya menyelesaikan 10,86 juta angka kemiskinan ekstrem nasional hingga nol persen, pemerintah telah mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian di tahun 2021 sebesar 20 persen. Sementara di tahun 2022 dan 2023 masing-masing sedikitnya 35 persen, dan sisanya di tahun 2024.

Baca Juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Wapres Sebut 5 Kabupaten di Jateng Dapat Tambahan Bansos

Semisal di Maluku, terdapat 5 kabupaten prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021, yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.

Sejumlah daftar program kegiatan dan pemberdayaan, serta anggaran lintas kementerian untuk penanganannya juga sudah dikoordinasi dengan pemerintah daerah.

Terlebih untuk program 2021 ini terdapat tambahan berupa pemberian bantuan tunai bagi rumah tangga miskin ekstrem di setiap 5 kabupaten prioritas dengan menggunakan program yang ada, yaitu program sembako dan BLT.

Baca Juga: Target Presiden Jokowi Soal Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024

"Kita harapkan yang lima ini terselesaikan di 2021 sehingga 2022, 2023 ada lagi kabupaten baru yang (ditangani)," ujar Ma'ruf.

Untuk mempersiapkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2022, Wapres meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan program-program terkait.

"Sambil juga mempersiapkan program di 2022, kami (Pemerintah pusat) menerima masukan dan usulan dari daerah untuk menjadi bahan kami menyusun kerangka penyelesaian kemiskinan ekstrem," ujar Wapres.