Kepala BRIN Respons Kritik soal Megawati Jadi Dewan Pengarah, Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko merespons sejumlah kritik terkait langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Menurut Tri Handoko, hal tersebut hanyalah kekhawatiran yang tidak beralasan.

"Sama sekali tidak beralasan kekhawatiran itu," kata Laksana Tri Handoko dalam program "Kompas Petang" Kompas TV, Rabu (13/10/2021).

Peneliti fisika lulusan Jepang ini menyebutkan bahwa peranan dewan pengarah yang berasal dari politisi tidak berkaitan langsung dengan riset, melainkan hanya memperkuat aspek di luar riset seperti anggaran BRIN.

Sementara riset, hanya akan dilakukan oleh tim pelaksana dengan melibatkan Balitbang (penelitian dan pengembangan) yang terintegrasi dari seluruh kementerian dan lembaga negara.

Baca Juga: Jokowi Resmi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN

"Jadi konteks Dewan Pengarah itu bukan untuk memperkuat aspek riset, tetapi untuk memperkuat aspek di luar riset. Karena kami (BRIN) tidak bisa lepas dari keputusan politik karena anggaran juga dari politik yang harus dibahas dengan DPR," jelas Tri Handoko.

Adapun dasar dari pengangkatan itu sudah sesuai dengan bunyi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.

Dalam aturan tersebut tertulis bahwa ada satu ketua yang berasal dari unsur dewan pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Kemudian ada dua wakil ketua yang berasal dari teknokrasi, yakni menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan Bappenas serta 7 orang dari unsur akademisi dan profesional.

"Jadi memang ini sudah sesuai dengan bunyi Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN," terangnya.

Tri Handoko juga menyebut, apabila kemudian kekhawatiran beberapa pihak terkait riset yang akan dijadikan alat politik, dia memastikan bahwa BRIN tidak bisa menjadi alat karena pasti akan kelihatan.

"Kalau BRIN tidak bisa menjadi alat, karena pasti akan kelihatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut dia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. 

Hal itu terlihat dari ditetapkannya Ketua Umum PDIP itu secara ex-officio atau dari lembaga/kantor lain sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca Juga: Ini Tugas Megawati usai Dilantik Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021).