Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Pemerintah Jangan Politisasi Riset

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut dia, saat ini adalah titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi. 

Hal itu terlihat dari ditetapkannya Ketua Umum PDIP itu secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Baca Juga: Dipimpin Megawati, Ini Susunan Dewan Pengarah dan Anggota BRIN yang Dilantik Jokowi

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021).

Anggota Komisi VII DPR ini menjelaskan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP. Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," ujarnya

Ia menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8 September 2021, menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN. 

Sebagai lembaga baru terpusat dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya. Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.  

"Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek kelembagaan (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean," ujarnya

Saat ini, tugas dan fungsi BRIN campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi. Bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran serta keantariksaan. 

"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimistis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," ujar Mulyanto.

Baca Juga: Megawati Dilantik jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Lulusan Sekolah Nuklir di Jogja Ukir Sejarah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hari ini. 

Selain Megawati, Kepala Negara juga melantik sejumlah pejabat yang akan mengisi Dewan Pengarah BRIN. 

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021) pukul 13.30 WIB. Pelantikan yang dimulai pukul 13.30 WIB ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

Baca Juga: BRIN Prediksi 25 Persen Kawasan Jakarta Akan Tenggelam di Tahun 2050

Pelantikan dimulai dengan pembacaan sumpah dipandu langsung oleh Jokowi yang kemudian diikuti oleh Megawati dan jajaran Dewan Pengarah BRIN.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi yang diikuti oleh para Dewan Pengarah BRIN.