Pemerintah Tetapkan PPKM Diperpanjang Hingga Mencapai Level Terendah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 memperpanjang pelaksanaan PPKM berlevel di Indonesia hingga bisa mencapai level terendah.

Mendukung optimalisasi kebijakan ini, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan edukasi tentang penggunaan masker dan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting menegaskan bahwa PPKM merupakan instrumen penting dalam penanggulangan pandemi dan pengendalian transmisi virus yang memiliki banyak fungsi.

Fungsi-fungsi tersebut berjalan baik berkat adanya sinergi pemerintah, TNI Polri, Satgas, berbagai organisasi dan institusi, juga masyarakat.

“Implementasi PPKM ini adalah wujud kerja sama dan kolaborasi yang sangat khas bangsa Indonesia. Ini bisa menjadi role model penanganan pandemi. Namun, walaupun kasus sudah turun, PPKM harus terus kita lakukan untuk mengontrol dan mencegah supaya lonjakan kasus tidak terjadi lagi,” ujar Alexander dalam Dialog Semangat Selasa Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) KPCPEN, Senin (20/9/2021).

Berkaca pada lonjakan kasus yang terjadi di negara tetangga, disiplin protokol kesehatan tidak boleh kendur meski pembatasan mobilitas telah dilonggarkan. Selain itu, pelacakan kasus serta upaya surveilans harus tetap dijalankan agar memastikan lonjakan kasus tidak terjadi.

“Kami dari Satgas juga tetap melakukan program ‘maskerisasi’ untuk masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Kasus Melandai, Indonesia Siap Hidup Berdampingan dengan Covid-19?

Alexander juga menjelaskan bahwa saat ini, tidak ada lagi daerah dengan level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Adapun di luar Jawa dan Bali, hanya tinggal beberapa daerah saja yang menerapkan level 4.

Menurutnya, walaupun PPKM sudah masuk level 1 atau 2, Posko PPKM di desa dan kelurahan harus selalu menjalankan fungsinya untuk melindungi warga.

Di sisi lain, Alexander mengatakan bahwa vaksinasi sebagai salah satu elemen penting penanganan pandemi Covid-19 juga harus terus dipercepat. Vaksinasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan difabel, harus segera dilakukan.

“Vaksin dosis pertama lansia masih 26 persen, dosis kedua 18 persen padahal mereka adalah populasi rentan. Untuk mortalitas, lebih dari setengahnya adalah lansia, kasus aktif juga sebagian besar adalah lansia,” tutur Alexander.

Menurut Alexander, salah satu kendala utama yang kerap dialami lansia saat hendak melakukan vaksinasi adalah kendala akses menuju lokasi vaksinasi. Kendala yang sama juga menjadi penghalang kelompok difabel yang mempunyai keterbatasan motorik dan sensorik.