Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu: Kami Kerja Secara Transparan

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua tim seleksi (timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Juri Ardiantoro menyatakan, pihaknya akan bekerja transparan dan independen dalam menjaring calon penyelenggara pesta demokrasi nanti. 

Ia memastikan, semua anggota yang terpilih nanti merupakan putra terbaik bangsa dan integritasnya pun dipastikan bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia. 

Baca Juga: Ini 11 Nama Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu Pilihan Jokowi

"Kami semua punya komitmen yang sama untuk bekerja secara terbuka, transparan, dan imparsial, independen untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami bisa bekerja dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang," kata Juri seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/10/2021). 

Ia mengatakan pihaknya segera menyusun jadwal dan rencana kerja timsel yang akan dikerjakan hingga nanti terpilihnya calon anggota KPU dan Bawaslu RI.
 
Terkait kualitas calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang akan dipilih oleh timsel, kata Juri, sedang dicari formulasi terbaik dengan jajarannya.
 
"Nanti akan kita diskusikan formulasinya," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengimbau kepada seluruh timsel calon anggota KPU-Bawaslu untuk menjaga netralitas. 

Menurut dia, dengan menjalankan netralitas, nantinya akan dihasilkan penyelenggara-penyelenggara Pemilu yang berkualitas.

"Kata kunci integritas dalam konteks pemilu adalah menjamin bahwa proses, termasuk aktor yang akan menjalankan tahapan pemilu benar-benar berdiri di atas netralitas dan tidak berpihak," kata Anwar seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/10/2021). 

Baca Juga: Anggota Komisi II: Tim Seleksi KPU-Bawaslu Jangan Terafiliasi Politik

Politikus Partai Demokrat itu menyebut, dengan meningkatkan integritas anggota timsel, akan dihasilkan pesta demokrasi yang jujur.

"Ketika mereka tidak menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, maka masyarakat, DPR dan lembaga sipil pasti akan bersikap terutama berhubungan dengan netralitas penyelenggara jangan sampai berpihak pada kepentingan politik kekuasaan," ujarnya.