MOROWALIUTARA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri meluapkan kemarahannya kepada perwakilan PT Gunbuster Nickel Industri (PT.GNI) yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Morowali Utara, Senin (11/101/2021).
Sambil menggebrak meja, Safri menuding PT GNI bertindak kurang ajar dan tidak memiliki etika dalam berinvestasi karena telah menabrak aturan main di Morowali Utara.
"Kalian minta apa, kita kasi. Tapi ketika berbicara kepentingan masyarakat kalian abaikan, bukan kurang ajar namanya itu. Mana etika kalian berinvestasi di daerah ini," kata Safri dengan nada tinggi.
Kemarahan Ketua DPC PKB Morut tersebut merupakan buntut dari perlakuan PT GNI terhadap calon tenaga kerja asal Morowali Utara yang tengah menjalani magang di PT VDNI.
saat ditemui usai RDP, Safri menegaskan pihaknya tidak anti terhadap investasi, bahkan dirinya mendorong agar semua pihak mendukung dan mempermudah investor untuk masuk ke Morowali Utara, mengingat investasi adalah salah satu instrumen penting pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dan investor harus saling menghormati. Ada hak-hak investor yang harus dimuliakan. Namun investor juga harus memiliki itikad baik dan keseriusan mengikuti aturan yang telah tetapkan pemerintah.
"Kami tidak anti terhadap investasi yang masuk ke daerah ini, bahkan kita mendorong agar investor yang masuk diberikan kemudahan dan kepastian serta jaminan dalam menanamkan modalnya. Tapi kami juga mengingatkan para investor agar mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini," beber Safri.
Berkaca pada kasus PT GNI, Safri pun meminta pemerintah menindak tegas para investor yang mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dirinya mendesak Menteri Investasi untuk meninjau ulang atau bahkan mencabut izin investasi mereka.
"Kami minta pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi untuk menindak tegas para investor yang tidak komitmen terhadap aturan yang ada. Investor yang tidak patuh harus ditertibkan jika perlu cabut izin mereka," tegas Safri.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Morut bersama anggota dewan lainnya melakukan kunjungan lapangan ke lokasi magang di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, tim menemukan sejumlah kejanggalan terkait proses magang yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
#aspirasirakyat
#DPRDmorut
#saffri
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.