Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai Duit APBN, Ini Alasan Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembangunan kereta cepat Jakarga-Bandung akhirnya akan dilanjutkan  menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, hal itu dilakukan karena BUMN yang menangani proyek tersebut sedang kesulitan keuangan.

"Para pemegang sahamnya, seperti Wika (Wijaya Karya) itu terganggu cash flow-nya karena corona. Kita tahu, bahwa sekarang pembangunan-pembangunan BUMN Karya itu terhambat," kata Arya kepada awak media, dikutip Senin (11/10/2021).

Kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Perusahaan tersebut terdiri dari 2 konsorsium, yaitu konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium Beijing Yawan yang berisi sejumlah perusahaan China. 

PSBI terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara III, danPT KAI. Menurut Arya, seluruh BUMN itu keuangannya terganggu akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Luhut Dapat Tugas Baru Lagi dari Jokowi, Kali ini Jadi Bos Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mulai dari volume pengguna jalan tol yang berkurang, penumpang kereta api juga sepi karena pembatasan kegiatan masyarakat, serta restrukturisasi utang Rp43 triliun yang baru saja dilakukan PTPN III.

"Hal itu membuat mereka tak bisa menyetorkan dananya sesuai dengan apa yang kemarin telah disiapkan pada planning awal tanpa corona," ujar Arya.

Sebelumnya, PT KAI menyebut  Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun untuk proyek tersebut. Seharusnya setoran modal awal itu sudah dilakukan pada Desember 2020. 

Sehingga, hingga saat ini management KCIC sedang bernegosiasi dengan konsorsium High Speed Railway Contractors Consortium (HSRCC) sebagai salah satu konsorsium dari China yang membangun proyek kereta cepat tersebut. 

Baca Juga: Anggota DPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit, Ini Alasannya