Jakpro Pastikan Pembiayaan Formula E Tidak Lagi Pakai APBD Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto memastikan, biaya penyelenggaraan Formula E 2022 tidak lagi menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Pasti enggak pakai APBD, yang sudah dibayarkan kemarin kami pakai untuk modal kami. Nanti akan kami gulirkan terus untuk menjadi suatu bisnis baru," kata Widi saat ditemui di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Widi menjelaskan, APBD DKI yang digunakan sebelumnya hanya untuk biaya commitment fee Rp560 miliar di tahun 2019-2020. 

Selanjutnya, kata Widi, pembiayaan penyelenggaraan akan dibebankan kepada sponsorship.

Widi mengaku, antrian untuk sponsor Formula E sendiri sudah panjang. Namun, proses sponsorship masih menunggu proposal lokasi siap terlebih dahulu.

Baca Juga: Bukan di Monas, Jakpro Siapkan 5 Titik untuk Ajang Balapan Formula E

Proposal akan siap setelah titik-titik trek Formula E sudah ditentukan oleh Formula E Operations. 

"Sponsor gini ya, antrian panjang. Tapi sponsor pasti lihat proposalnya, dong. Porposalnya nunggu lokasi dulu, kemudian jalurnya nanti seperti apa kan sponsor (memilih) mau di titik mana," katanya.

Pengumpulan dana sponsorship sendiri akan berjalan bersamaan dengan pre event yang digelar PT Jakpro sebelum acara puncak balapan Formula E.

Dia mengatakan, pengumpulan dana dari sponsorship akan berjalan dengan pre event yang akan digelar PT Jakpro sebelum acara puncak balapan.

"Seperti pameran mobil elektrik atau Formula E kami pamerkan ke masyarakat, itu kan pre event juga ada sponsor," ujar dia.

Formula E sendiri direncanakan digelar pada Juni 2022, sehingga PT Jakpro setidaknya memiliki sekitar enam bulan untuk mengumpulkan sponsorship agar tidak lagi meminta anggaran penyelenggaraan dari APBD DKI Jakarta.

Baca Juga: Tuding Formula E Rugikan Triliunan Rupiah, Relawan Bala Anies Sebut Giring Cacat Data dan Logika

Dia optimis, Formula E bisa berjalan dengan cara tersebut dan bisa mendapat persetujuan dari DPRD DKI karena tidak membebani APBD Jakarta.

"Insya Allah ada keyakinan, saya orang bisnis, bisa," kata Widi.