Pemerintah Menduga Kenaikan Harga Komoditas Energi Dipicu Acara Konferensi Iklim November Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) baru akan mengambil kebijakan terkait kenaikan harga komoditas energi pada November mendatang.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, pihaknya akan menunggu hasil putusan dari konferensi perubahan iklim dunia (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Inggris, mulai 1 hingga 12 November 2021.

"Jangan-jangan kenaikan ini hanya sementara karena akan ada pertemuan besar. Jadi keputusan apapun dari pemerintah harus menunggu setelah konferensi di Glasgow, Inggris," kata Basilio dalam program "B-Talk Bussines Talk" Kompas TV, Selasa (5/10/2021) malam.

Basilio juga menjelaskan, kenaikan harga komoditas energi juga disebabkan oleh tren atau keadaan yang sedang terjadi.

Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini juga menyebut bahwa kenaikan yang terjadi dipicu oleh adanya pertemuan tingkat tinggi pada November mendatang.

Baca Juga: Faisal Basri: Bumi, Air dan Kekayaan di dalamnya Bukan untuk Kemakmuran Haji Isam, Bakrie atau Adaro

"Kita harus melihat tren yang sedang terjadi atau keadaan yang sedang terjadi. Saya melihatnya, sebentar lagi pada 1-12 November itu akan terjadi pertemuan tingkat tinggi," jelasnya.

Konferensi iklim di Inggris, kata Basilio, merupakan momentum pertemuan kelompok-kelompok lingkungan. Mulai dari kelompok yang pro fosil hingga pro non fosil.

Batu bara sebagai produk dari fosil, terang Basilio, kini sedang menjadi musuh global.

Bahkan, Indonesia sekalipun diminta untuk segera face out atau menentang penggunaan batu bara.

"Kita pun diminta untuk segera face out penggunaan batu bara. Dan, hampir negosiasi-negosiasi investasi itu tekanannya untuk menggunakan sumber energi terbarukan juga sangat tinggi," jelasnya.

Dengan demikian, kata Basilio, Indonesia tidak bisa cepat dan tiba-tiba mengambil keputusan. Salah satunya terkait batu bara.

Pihaknya masih perlu melihat putusan dari perang antar dua kelompok yang masih belum selesai.

"Kami masih melihat semua partai yang berkuasa akan berpihak ke mana, terutama pihak yang pro fosil dan non fosil ini masih berjalan terus ini. Perang antara dua kelompok masih belum selesai," cetusnya.

Kendati demikian, Basilio meniru ucapan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta untuk mengedepankan suara asosiasi dan rakyat dalam pengambilan kebijakan.

Kata Luhut, jangan buat kebijakan hanya dengan pandangan pemerintah. Tetapi, bicara dan dengarkan keluhan asosiasi, juga rakyat.

Baca Juga: Upayakan Sumber Energi Rendah Karbon, ESDM: PLTU Batu Bara Tak Lagi Dipilih

"Bicara dan dengarkan asosiasi dan rakyat, jangan kita buat policy (aturan) hanya dengan pandangan pemerintah. Dengarkan keluhan mereka, mereka maunya seperti apa, sehingga kita ketika mengambil keputusan itu tepat dan untuk melindungi semua kepentingan negara dan industri dalam negeri kita," pungkasnya.