ASEAN Kecewa dengan Junta Militer Myanmar, Dianggap Tidak Berkomitmen atas Rencana Perdamaian ASEAN

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Negara-negara ASEAN hari Senin (04/10/2021) menyuarakan kekecewaan atas komitmen junta militer Myanmar terhadap rencana perdamaian yang disepakati bersama.

Seorang menteri luar negeri dikutip bahkan mengatakan prihatin tentang prospek pemimpin junta untuk menghadiri pertemuan puncak regional akhir bulan ini, seperti dilansir Straits Times mengutip Reuters.

Masyarakat internasional selama ini mengecam keras junta militer Myanmar atas kudeta mereka 1 Februari lalu, serta tindakan keras dan berdarah oleh militer terhadap reaksi warga Myanmar berupa pemogokan dan unjuk rasa besar-besaran menuntut pengembalian demokrasi. 

Kudeta itu sendiri dianggap menggagalkan upaya dunia selama satu dekade menghadirkan demokrasi dan reformasi ekonomi ke Myanmar. 

Kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, Cina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberi dukungan bagi upaya diplomatik utusan khusus ASEAN untuk melibatkan junta dan lawan-lawannya dalam mengakhiri krisis.

“Tidak ada kemajuan berarti di Myanmar. Militer belum memberikan respons positif terhadap apa yang telah diupayakan oleh utusan khusus tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers usai pertemuan jajaran menlu ASEAN.

"Sebagian besar anggota menyatakan kekecewaan," kata Menlu Retno, seraya menambahkan, "Beberapa negara menyatakan ASEAN tidak dapat bertindak seperti biasa, atau business as usual ... ketika melihat perkembangan ini."

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Tidak Kasih Akses Penuh, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Belum Bisa Bertugas

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan utusan itu telah memberi tahu ASEAN tentang tantangan yang dia hadapi dari junta militer Myanmar.

Menlu Balakhrisnan mengatakan para menteri mendesak Dewan Administrasi Negara (SAC), sebutan junta seperti mereka ingin dipanggil, untuk bekerja sama dengan ASEAN.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam sebuah tweet melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa kecuali ada kemajuan, akan sulit untuk menerima ketua SAC (junta militer Myanmar) di KTT ASEAN.

Tidak jelas apakah sebuah usulan telah dibuat untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dari KTT akhir bulan ini, yang akan sangat signifikan di ASEAN, yang secara tradisional lebih menyukai pendekatan keterlibatan dibanding konfrontatif.

Sejarah panjang kediktatoran militer Myanmar dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah paling rumit di ASEAN, hingga menguji batas kesatuannya dan kebijakan non-intervensinya.

Juru bicara militer Myanmar Zaw Min Tun tidak menjawab panggilan dari media pada hari Senin.

Pada konferensi pers pekan lalu, Zaw Min Tun mengatakan Myanmar bekerja sama dengan ASEAN "tanpa mengorbankan kedaulatan negara".