Sabetan Pandora Papers Mulai Senggol Asia Tenggara Termasuk Indonesia dan Malaysia

BANGKOK, KOMPAS.TV — Terbitnya Pandora Papers mulai mendapat reaksi berbagai kalangan di Asia Tenggara.

Pemimpin oposisi utama Malaysia meminta informasi yang ditemukan dalam kebocoran data Pandora Papers untuk dibahas di Parlemen, setelah mendapat informasi mantan menteri keuangan negara itu dan beberapa pejabat saat ini mungkin terlibat dengan perusahaan lepas pantai yang di antaranya bertujuan menghindari pajak dan menyembunyikan aset. 

Seperti dilansir Associated Press, Senin, (04/10/2021), pemimpin oposisi Anwar Ibrahim meminta debat parlemen tentang “masalah mendesak ini, karena telah menyebutkan beberapa nama besar di negara ini.”

Dia mengidentifikasi mantan Menteri Keuangan Daim Zainudddin serta Menteri Keuangan saat ini Tengku Zafrul Aziz dan tiga politikus lainnya.

“Saya yakin masalah ini untuk kepentingan rakyat, karena juga menyebut nama-nama pemerintah dan tokoh politik oposisi,” tulisnya dalam sebuah posting Facebook yang dilampirkan permintaan resminya untuk debat parlemen.

Zafrul, seorang bankir yang diangkat menjadi menteri keuangan tahun lalu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia telah mengakhiri hubungan dengan perusahaan induk dan bank yang disebutkan dalam laporan itu tahun 2010.

Dia mempertimbangkan untuk menggugat portal berita online Malaysiakini, satu-satunya organisasi media Malaysia yang tercatat terlibat dalam pembocoran dokumen kepada International Consortium of Investigative Journalists.

"Saya telah merujuk masalah ini ke pengacara saya untuk saran lebih lanjut dan tindakan yang tepat," katanya.

Organisasi media di seluruh dunia bekerja sama melalui ICIJ untuk meninjau dan melaporkan hampir 12 juta file yang diperoleh konsorsium dari 14 entitas lepas pantai.

Baca Juga: Pandora Papers Ungkap Skandal Pajak Ratusan Politisi, Miliarder hingga Tokoh Agama

Di tempat lain, media yang bekerja sama dengan pembocoran dokumen dari Indonesia, Tempo, seperti dilansir Associated Press, Senin, (04/10/2021) melaporkan salah seorang menteri senior di pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan, pernah menjabat sebagai CEO perusahaan minyak dan gas milik Panama, Petrocapital SA.

Juru bicaranya, Jodi Mahardi, membenarkan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menjabat peran di Petrocapital SA dari 2007 hingga 2010. Tetapi pada saat itu perusahaan tidak menemukan proyek investasi.

“Dalam perjalanannya, ada berbagai kendala terkait letak geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga Bapak Luhut B Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnisnya di Indonesia,” katanya kepada The Associated Press dalam keterangan tertulis.

Di Australia, Kantor Perpajakan mengatakan akan menganalisis informasi untuk menentukan apakah ada tautan yang relevan, sambil menekankan hal itu tidak bergantung pada kebocoran data karena berurusan dengan "penghindaran pajak sepanjang tahun."

“Kami terhubung dengan baik secara lokal dan global dalam upaya kami untuk memerangi kejahatan keuangan,” kata Will Day, wakil komisaris Kantor Pajak dan kepala Satuan Tugas Kejahatan Keuangan Serius.