Pandora Papers Sorot Cara Milyuner Memelihara Ketimpangan Global dengan Perusahaan Cangkang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Laporan investigasi Pandora Papers menyingkap perusahaan cangkang yang digunakan pemimpin, konglomerat, serta milyuner lain untuk mengemplang pajak. Laporan ini dirilis serentak oleh media-media yang terlibat pada Sabtu (3/10/2021).

Investigasi Pandora Papers dikerjakan oleh kolaborasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), melibatkan 600 jurnalis dari 117 negara.

Laporan ini disebut Pandora Papers karena temuannya menyingkap bisnis dan aset gelap para elite politik dan milyuner.

Ratusan politisi, pebisnis, selebriti, hingga pemimpin agama dan bandar narkoba disebut dalam laporan ini. Mereka menyembunyikan aset dalam bentuk properti, barang mewah seperti yacht, serta aset-aset lain.

ICIJ menyarikan Pandora Papers dari hampir 12 juta berkas seukuran nyaris tiga terabyte. Data itu didapatkan dari 14 firma yang beroperasi di berbagai yurisdiksi berbeda.

Baca Juga: Pandora Papers Ungkap Skandal Pajak Ratusan Politisi, Miliarder hingga Tokoh Agama

Banyak tokoh politik dunia yang disebut dalam Pandora Papers. Di antaranya adalah Raja Yordania Abdullah II, mantan Perdana Menteri Inggris Raya Tony Blair, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, serta Presiden Ekuador Guillermo Lasso.

Penggunaan perusahaan di negara suaka pajak sendiri belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Banyak pebisnis menggunakan perusahaan seperti itu untuk keperluan legal.

Akan tetapi, perusahaan di negara suaka pajak rawan digunakan untuk mengemplang pajak dan menyembunyikan kekayaan.

Menurut laporan ICIJ, banyak perusahaan cangkang yang dibuat untuk mengemplang pajak, menyembunyikan aset, serta untuk keperluan ilegal lain.

Temuan ini pun memantik kecaman dari berbagai pihak. Sven Giegold, anggota parlemen Uni Eropa, menyebut laporan Pandora Papers harus menjadi pemantik kebijakan yang lebih tegas terhadap pengemplangan pajak.

“Pengemplangan pajak adalah bahan bakar ketimpangan global. Kita harus memperluas dan mempertajam tindakan terhadapnya,” kata Giegold dikutip Associated Press.

Sementara Oxfam International, badan amal asal Inggris, menyoroti bagaimana program-program penting yang didanai uang pajak tidak bisa berjalan karena “keserakahan”.

“Kini saat politisi atau pebisnis mengklaim ‘tak ada uang’ untuk membayar atas kerusakan iklim, inovasi, demi pekerjaan yang lebih baik dan lebih banyak, untuk pemulihan pasca-Covid yang adil, untuk lebih banyak bantuan luar negeri, mereka tahu harus mencarinya di mana,” tulis pernyataan Oxfam.

Temuan Pandora Papers memperkuat sorotan terhadap pendirian perusahaan cangkang sebagai modus mengemplang pajak.

Sebelumnya, pada 2016, ICIJ merilis Panama Papers yang menyoroti isu yang sama. 

Bedanya, cakupan Pandora Papers lebih ekspansif dibanding laporan pada 2016 tersebut.

Baca Juga: Rugikan Negara 3,8 Miliar, Dua Pengemplang Pajak Ditahan