Pandora Papers Ungkap Skandal Pajak Ratusan Politisi, Miliarder hingga Tokoh Agama

NEW YORK, KOMPAS.TV- International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) merilis hasil investigasi mereka terhadap kekayaan ratusan pemimpin dunia, politisi berpengaruh, miliarder, selebritas, tokoh agama, hingga gembong narkoba. Hasilnya, para tokoh tersebut menyembunyikan aset mereka dalam berbagai bentuk.

Seperti mansion, properti ekslusif yang berada di depan pantai, kapal pesiar dan aset lainnya selama 25 tahun terakhir. Investigasi itu dilakukan dengan ICIJ dengan menyelidiki hampir 12 juta dokumen dari 14 perusahaan di seluruh dunia.

Mengutip dari Associated Press, laporan tersebut dirilis pada Minggu (3/10/2021) dan dikerjakan oleh 600 jurnalistik dari 150 media di 117 negara. Laporan itu disebut "Pandora Papers", karena menjelaskan transaksi rahasia para elite dan koruptor yang sebelumnya tersembunyi.

Hasil investigasi itu juga mengungkapkan modus mereka menyembunyikan aset dengan menggunakan rekening luar negeri untuk melindungi aset yang secara kolektif bernilai triliunan dolar.

Dari kategori politisi, ada lebih dari 330 mantan politisi dan yang sekarang masih menjabat. Termasuk Raja Yordania Abdullah II, mantan PM Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Presiden Ekuador Guillermo Lasso, serta orang-orang dekat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Baca Juga: Pengusaha Tambang dan Sektor Keuangan yang Paling Diuntungkan Tax Amnesty Jilid II

Sedangkan dari kategori miliarder, ada nama pengusaha konstruksi asal Turki Erman IIicak, dan mantan CEO produsen sepatu Reynolds & Reynolds, Robert T. Brockman.

"Banyak akun dirancang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset untuk alasan rahasia lainnya," tulis ICIJ dalam Pandora Papers, seperti dikutip dari AP, Senin (4/10/2021).

"Kebocoran data baru ini harus menjadi peringatan,” kata anggota parlemen dari partai Hijau di Parlemen Eropa Sven Giegold.

“Penghindaran pajak global memicu ketidaksetaraan global. Kita perlu memperluas dan mempertajam tindakan pencegahan sekarang.” ujar Sven.

Oxfam International, sebuah konsorsium amal Inggris, mengapresiasi Pandora Papers karena mengungkap contoh keserakahan yang merampas pendapatan pajak negara. Padahal pajak itu bisa digunakan untuk membiayai program dan proyek untuk kebaikan yang lebih besar.

“Di sinilah rumah sakit kami yang hilang. Di sinilah paket gaji dari semua guru tambahan dan petugas pemadam kebakaran dan pegawai negeri yang kita butuhkan,"  kata Oxfam dalam sebuah pernyataan.

Menurut Oxfam, masyarakat kini bisa mengetahui kemana larinya uang negara selama ini yang dikorupsi politisi.

Pandora Papers adalah tindak lanjut dari proyek serupa yang dirilis pada tahun 2016 yang disebut "Panama Papers", yang juga disusun ICIJ. Pandora Papers terdiri dari 3 terabite data, atau setara dengan 750.000 foto di ponsel, didapatkan dari 14 perusahaan yang berbisnis di 38 yurisdiksi berbeda di dunia.

Baca Juga: Lewat RUU HPP, Pemerintah Akan Tetapkan Tarif Pajak Orang Super Kaya Sebesar 35 Persen

Catatan tersebut berasal dari tahun 1970-an, namun mayoritas data berasal dari tahun 1996 hingga 2020. Sebaliknya, Panama Papers mengumpulkan 2,6 terabite data yang dibocorkan oleh salah satu firma hukum bernama Mossack Fonseca, yang berlokasi di Panama.