Diduga Melakukan Penahanan Massal terhadap Warga Uighur, China Tunjuk Gubernur Xinjiang yang Baru

BEIJING, KOMPAS.TV – China telah menunjuk seorang gubernur baru untuk Xinjiang, provinsi di mana Partai Komunis yang berkuasa diduga melakukan salah satunya penahanan massal terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya.

Beijing menunjuk Erkin Tuniyaz sebagai gubernur Xinjiang. Mantan wakil gubernur itu dikenal sebagai pembela kebijakan-kebijakan China di provinsi tersebut, terutama terkait keberadaan fasilitas-fasilitas yang diduga sebagai tempat penahanan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.

Beijing berdalih, fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk memberikan pelatihan kejuruan dan melakukan deradikalisasi.

Tuniyaz (59) yang beretnis Uighur sebelumnya telah menempati berbagai jabatan di Xinjiang. Penunjukannya diumumkan pada Kamis (30/9/2021) malam.

Jabatan tertinggi di Xinjiang dipegang oleh Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo yang dituding sebagai orang yang mengawasi jalannya penahanan massal dan pengintaian terhadap kelompok-kelompok minoritas di wilayah tersebut.

Baca Juga: Erdogan Peringatkan Xi Jinping untuk Perlakukan Muslim Uighur sebagai Rakyat China yang Setara

Dalam pidato yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Februari lalu, Tuniyaz mengatakan “peserta pelatihan di fasilitas-fasilitas ini telah lulus” pada Oktober 2019 dan sekarang telah “memiliki pekerjaan yang stabil dan menjalani kehidupan normal.”

Dia mengatakan fasilitas-fasilitas itu “mendidik dan merehabilitasi orang-orang yang terpengaruh ekstremisme agama dan bersalah atas kejahatan-kejahatan ringan untuk mencegah mereka menjadi korban terorisme dan ekstremisme” dan melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, mantan-mantan tahanan mengatakan mereka mengalami kondisi yang brutal dan indoktrinasi politik yang bertujuan untuk menjauhkan mereka dari tradisi budaya dan agama mereka.

Sebuah hasil investigasi yang dilakukan Associated Press menemukan, Beijing memaksa warga Uighur untuk melakukan sterilisasi dan aborsi dalam upaya asimilasi.

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah China juga memerintahkan mereka meminum obat tradisional China untuk mencegah Covid-19.

Associated Press melaporkan banyak di antara para tahanan dijatuhi hukuman tanpa melalui proses peradilan, dan dipindahkan ke penjara-penjara bersistem keamanan tinggi hanya karena melakukan kontak dengan orang-orang di luar negeri, memiliki banyak anak, dan mempelajari Islam.

Sementara warga yang dianggap berisiko rendah, seperti perempuan dan lansia, menjadi tahanan rumah atau dipaksa bekerja di pabrik-pabrik.

Baca Juga: Kian Mesra dengan China, Taliban Janji Tak Bantu Esktrimis Uighur