Prihatin Ancaman Stunting, PKS Minta Pemerintah Setop Impor Bahan Makanan

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk menyetop impor bahan makanan pokok untuk mencegah ancaman bahaya stunting terhadap anak-anak di Indonesia. 

"Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi, termasuk langkah penyediaan bahan pangan tinggi gizi secara mudah dan murah," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/21). 

Baca Juga: Politikus PKS Kesal, Janji Pemerintah Tak ada Impor Beras Diingkari

Menurut dia, bila pemerintah tetap menggalakkan impor bahan makanan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera pun akan sirna. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2021, Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai USD8,37 miliar atau setara dengan Rp118,9 triliun. 

Menurut sumber yang sama, untuk impor komoditas jagung sepanjang Januari-Agustus 2021, sudah sebanyak 592.101,7 ton. Sedangkan impor ikan segar sebanyak 507,8 ton. 

"Kita seharusnya prihatin dan sedih dengan kondisi ini. Pemerintah harus mencari akar masalahnya, mengapa dengan luas laut mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia masih bergantung pada impor ikan. Seharusnya potensi ini digali dan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR ini menilai tingginya impor bahan pangan ini akan mengancam upaya penurunan angka stunting di Tanah Air. Indonesia, kata Netty, berpotensi kekurangan pangan jika tidak segera membangun kemandirian pangan.

"Ini dapat menjadi ancaman serius bagi penurunan stunting yang saat ini kita menjadi juara keempat dunia. Harusnya pemerintah lebih memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan petani, tidak hanya sebatas swasembada pangan tapi juga harus diikuti dengan swasembada gizi" katanya. 

Baca Juga: PKS ke Pemerintah: Jangan Lagi Ada Impor Beras Saat Panen Raya

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk memberdayakan petani dan menyejahterakan kehidupan mereka agar kemandirian pangan tercapai dan ancaman stunting dapat dicegah. 

"Jangan sampai Indonesia, negara agraris, akhirnya kehilangan petani karena turunnya minat generasi muda untuk menjadi petani," katanya.