Anies Dituding Intervensi Interpelasi Formula E, Wagub DKI Bantah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, membantah tudingan adanya intervensi dari Gubernur Anies Baswedan terkait interpelasi Formula E. 

Riza menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak campur tangan pada proses interpelasi yang berlangsung di legislatif.

"Tidak ada upaya-upaya memengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi, semua kami ini punya kedudukan, kewenangan masing-masing," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/9/2021). 

Ia mengatakan, eksekutif dan legislatif saling menghormati satu sama lain dalam menjalankan tugas masing-masing. 

"Kami kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif, kami saling menghormati satu sama lain," ujarnya. 

Baca Juga: Diadukan 7 Fraksi Penolak Interpelasi, Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan BK

Riza mengatakan kedua belah pihak sudah dewasa dan memiliki sikap masing-masing sehingga ia berharap hubungan antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta dapat terus berjalan dengan baik dan harmonis. 

"Kita tentu berharap semua hubungan kita tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, terus kita jaga, hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis," katanya. 

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E yang digelar Selasa (28/9/2021) lalu gagal terlaksana karena tidak kuorum atau mencapai angka minimal kehadiran anggota dewan.

Hal ini terjadi karena 7 fraksi DPRD DKI Jakarta selain PDI Perjuangan dan PSI sepakat menolak interpelasi dan tidak bersedia hadir di rapat paripuna. 

Baca Juga: Rapat Paripurna Kandas, Bagaimana Kelanjutan Interpelasi Anies soal Formula E?

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad sempat menyinggung ke-7 fraksi tersebut sudah kenyang karena ditraktir makan-makan oleh Anies.

"Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat, kita ini bukan parlemen tempat makan tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat, yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Idris Ahmad, kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).