Sri Mulyani ke Penerima Beasiswa LPDP: Kalian Berutang Kepada Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi  pembekalan bagi penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, beasiswa LPDP berasal dari uang negara yang didapat melalui penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehingga, ia berpesan agar para penerima beasiswa LPDP dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memajukan Indonesia. 

"Kalian berutang kepada negara. Utang tidak selalu dibayar melalui uang. Utang bisa dibayar dari prestasi, reputasi dan kontribusi terhadap Republik Indonesia,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Akan Batasi Anggaran Gaji PNS Daerah

Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengeluarkan Indonesia dari status middle income country menjadi high income country.

Menurut Bendahara Negara, selama ini pemerintah berupaya mengeluarkan Indonesia dari middle income trap dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan, jaring pengaman sosial, dan kesehatan.

Saat ini, mayoritas anak Indonesia masih mengalami stunting serta hanya lulusan sekolah dasar dan menengah sedangkan yang memiliki kesempatan hingga perguruan tinggi hanya 8,5 persen.

“That is that small, sangat kecil. Mereformasi pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial adalah cara untuk memotong tali kemiskinan,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Belanja Daerah Diecer, Padahal Masyarakat Susah karena Pandemi Covid-19

Awalnya, LPDP hanya untuk memberikan beasiswa yang mayoritas untuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Sedangkan perguruan tinggi dalam negeri dikelola oleh Kemendikbudristek.

“Sekarang bahkan sudah diperluas untuk penelitian termasuk dalam rangka COVID-19 untuk mendapat vaksin dan program Merdeka Belajar,” tutur Sri Mulyani.

Anggaran yang digunakan untuk memberikan beasiswa LPDP berada di dalam dana abadi pendidikan, yang kini mencapai Rp81,7 triliun.

“Saat ini kita memiliki Rp81,7 triliun. Jika ditambah dari anggaran penelitian, perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan total anggaran itu sudah mencapai Rp90 triliun,” tambahnya.