Jubir Presiden: Nama Pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto Ada Ditangan Presiden Jokowi

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Fadjroel Rachman menjelaskan nama-nama calon panglima TNI yang bakal menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Menurut Fajroel, proses penentuan nama calon panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan RI-1 tersebut.

Menurutnya hingga hari ini dirinya belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden kepada DPR mengenai fit and proper test untuk calon panglima TNI.

Baca Juga: Pergantian Panglima TNI, Apakah akan Muncul Kandidat Baru?

"Ini (soal nama calon panglima) bagian dari hak prerogatif Presiden. Jadi yang kita tahu ada waktu di mana Pak Panglima (Hadi Tjahjanto) akan selesai masa tugasnya, dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (28/9/2021) seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, saat disinggung tentang keterkaitan antara pelantikan panglima TNI yang baru dengan reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan kembali terjadi, Fadjroel enggan memberikan keterangan. 

Fadjroel hanya menegaskan, Presiden Jokowi akan bertindak sesuai kewajibannya dan menaati asas good governance.

"Jadi kalau Presiden selalu taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan berarti itu adalah jalan proseduralnya," ujarnya.

Baca Juga: Panglima TNI Respons Gatot soal PKI: Tak Bisa Pernyataan Didasarkan Hanya pada Keberadaan Patung

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan DPR belum mendapat surat terkait nama calon pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada 8 November 2021.

Namun Dasco menilai surat presiden terkait calon panglima TNI akan sampai sebelum masa reses pada 7 Oktober 2021.

"Jadi maksud saya, Presiden tentunya sudah menghitung kapan memasukkan surat sehubungan dengan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober dan masuknya 7 November. Saya pikir, beliau sudah menghitung," ujarnya, Selasa (7/9).

Baca Juga: Digadang-gadang Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Margono: Selalu Siap, Kalau Tidak Nyebur Laut

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan proses fit and proper test terhadap calon panglima juga tergantung jumlah nama calon yang diserahkan Presiden.

Menurut dia, proses tersebut akan lebih cepat apabila nama yang diserahkan hanya satu orang.

"Ya biasa kan memang kalau namanya cuma satu itu kan enggak terlalu lama, cukup 2-3 hari. Kecuali namanya lebih dari 2," ujar Dasco.