Survei Sebut Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR Rendah, MKD Beri Tanggapan Seperti Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dalam hasil survei yang diadakan Indikator Politik Indonesia, mendapat tanggapan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, hal tersebut lumrah mengingat setiap langkah yang diambil oleh anggota DPR selalu menjadi sorotan publik, terlebih jika menimbulkan polemik.

"Apa pun yang terjadi pada kami (DPR), itu akan sangat mudah diekspos. Bahkan, ada pula yang mempolitisasinya hingga kami jadi bulan-bulanan (publik)," kata Habiburokhman, dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/9/2021).

Habiburokhman mencontohkan, polemik pengadaan multivitamin dengan anggaran Rp2 miliar yang sempat ramai dibicarakan beberapa waktu lalu.

Baca Juga: MKD DPR soal Penangkapan Azis Syamsuddin: Harusnya KPK Ungkap Statusnya Apa

Padahal, Habiburokhman menjelaskan, pengadaan multivitamin tersebut dimaksudkan untuk para pegawai, petugas pengamanan dalam (pamdal), staf kebersihan, dan office boy di Gedung DPR.

"Tapi kan kami sudah (terlanjur) jadi bulan-bulanan, dirundung habis-habisan tanpa ada konfirmasi (terlebih dahulu)," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Habiburokhman juga menilai, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen dikarenakan produk hukum yang dihasilkan tidak langsung memberi manfaat.

"Saya lihat, kami sulit mengeluarkan keputusan yang secara instan disukai oleh masyarakat," ujar Habiburokhman.

"Perlu beberapa waktu hingga keputusan atau produk DPR ini terasa manfaatnya. Contoh paling konkret, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Covid-19," imbuhnya.

Baca Juga: MKD soal Penangkapan Azis Syamsuddin: Itu Menunjukkan KPK Serius Tangani Korupsi