Curhat Nadiem Makarim yang Kena Kritik 2 Kali Soal Keputusan PJJ dan PTM Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terus mengupayakan agar pembelajaran tatap muka (PTM).

Nadiem mengaskan dirinya rela mendapat kritik dengan kebijakannya yang mendorong PTM, terutama di daerah yang memiliki jaringan internet rendah.

Menurut Nadiem, bukan kali ini dirinya mendapat kritik terkait kebijakannya mengenai pembelajaran di sekolah. 

Sebelumnya saat membuat keputusan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi, dirinya juga mendapat kritik.

Baca Juga: Muncul Klaster Covid-19 Usai PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Kalau Generasi yang akan Datang Jadi Bodoh

"Enggak apa-apa kalau saya sedikit dikritik-kritik atau apa-apa. Tutup sekolah kan saya disalahkan, sekarang buka sekolah saya disalahkan, enggak apa-apa, sudah biasa. Namanya pengorbananlah," ujar Nadiem dalam diskusi bertema Bangkit Bareng yang disiarkan di YouTube, Selasa (28/9/2021).

Nadiem menambahkan keputusan untuk menjalankan pembelajaran tatap muka didasari keinginan masyarakat. 

Menurutnya 80 sampai 85 persen masyarakat mendukung kebijakan PTM di sekolah. Selain itu, sebelum varian Delta virus Corona menyebar di Indonesia, PTM terbatas sudah dilakukan di 30 persen sekolah.

"Orang-orang tuh suka lupa gitu loh, suka lupa bahwa ini sudah kita laksanakan sebelumnya," ujarnya.

Baca Juga: Menkes Paparkan Jurus Pemerintah Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah Saat Masa PTM

Lebih lanjut Nadiem mengingatkan dampak dari PJJ yang terus dilakukan yakni learning loss.

Learning loss adalah hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik yang terjadi karena kesenjangan berkepanjangan atau tidak berlangsungnya proses pendidikan.

Selain itu, peserta didik juga dapat menerima dampak psikis, kesepian karena selama 1,5 tahun mengikuti PJJ.

Nadiem juga menyorot dampak pembelajaran jarak jauh terhadap anak-anak di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) serta sekolah dasar (SD). Menurut dia, anak pada kelompok sekolah itu berpotensi terdampak lebih permanen.

Baca Juga: Evaluasi Pemprov DKI Jakarta Klaim Uji Coba PTM Aman dan Lancar

Maka dari itu, Nadiem menilai wacana pelaksanaan pembelajaran tatap muka harus dilakukan setelah semua warga sekolah divaksinasi Covid-19.

"Semua peraturan dan SOP sudah jelas, tinggal ikuti saja di SKB 4 menterinya. Tidak zaman lagi menutup sekolah, kecuali ada kemungkinan penularan. Tapi saat ini kemungkinan masih sangat kecil," ujar Nadiem.