JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, buka suara soal aksi demonstrasi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9/2021).
Dalam demonstrasi tersebut, para mahasiswa meminta Jokowi turun tangan dalam menyelesaikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pemberhentian pegawai KPK.
Kata Fadjroel, pemerintah mengapresiasi demo tersebut sebagai bagian dari kritik yang tumbuh di negara demokrasi.
"Presiden Joko Widodo mengatakan tanpa kritik maka demokrasi kita tidak akan bisa berkembang," kata Fadjroel di Istana, Selasa (28/9/2021).
Ihwal problem TWK yang disuarakan BEM SI itu, Fadjroel menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo mengutamakan kesopanan dalam ketatanegaraan dengan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Jadi Presiden, beliau mengatakan, saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan. Jadi beliau menghormati putusan yang diambil oleh MK maupun oleh MA," terang Fadjroel.
Jokowi, kata dia, tahu betul bahwa KPK merupakan lembaga independen.
Meski berada dalam rumpun eksekutif, lembaga antirasuah itu memiliki wewenang sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
Independensi serupa, kata Fadjroel, juga dimiliki oleh berbagai lembaga negara lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Mereka lembaga otonom dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang mereka yang diberikan oleh UU," jelas Fadjroel.
Baca Juga: ICW Sebut Jokowi Otoritas Tunggal yang Bisa Akhiri Polemik TWK KPK, Ini 20 Alasannya
Sebelumnya, BEM SI yang tergabung dalam aliansi Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) melakukan aksi di Jakarta menyusul tidak digubrisnya ultimatum mereka oleh Presiden Jokowi.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.